Kinerja BPKP Diapresiasi Menteri BUMN dan Mensesneg

Kinerja pengawasan akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat apresiasi dari pimpinan kementerian/lembaga pemerintah.

Terdapat dua menteri yang menyampaikan apresiasinya atas kinerja BPKP, ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Erick menuturkan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan BPKP membuat BUMN terus berupaya menciptakan inovasi di segala lini.

"Pengawalan dan pendampingan BPKP bukan untuk menghambat BUMN, akan tetapi justru BUMN dapat melahirkan inovasi-inovasi baru," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/12).

Selain itu, pihaknya akan membuat daftar hitam atau blacklist untuk pejabat-pejabat BUMN yang bermasalah dengan menggandeng BPKP.

"Pasalnya, yang namanya membangun SOP itu satu hal, tapi leadership is another thing. Pembangunan kepemimpinan harus dibangun secara bersamaan, tidak hanya membangun sistem saja," katanya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, kontribusi pengawasan yang dilakukan BPKP sangat terasa manfaatnya.

Dirinya mengatakan, pemerintah mengapresiasi BPKP atas hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 yang telah berkontribusi sebesar Rp 66.6 triliun terhadap keuangan negara, yang terdiri dari penghematan keuangan negara, penyelamatan keuangan negara dan juga optimalisasi pendapatan.

Dirinya juga mendorong auditor BPKP untuk terus beradaptasi meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di tengah kondisi disrupsi dunia saat ini.

"Auditor BPKP harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi di dunia," demikian Pratikno menambahkan.