Berita

Prajurit Pasukan Pertahanan Tigray (TDF) berbaris menuju lapangan lain di Mekele, ibu kota wilayah Tigray, Ethiopia/Net

Dunia

Lebih dari Separuh Pasukan Pertahanan Tigray telah Membubarkan Diri dari dari Garis Depan

SENIN, 05 DESEMBER 2022 | 06:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Panglima tertinggi pasukan pemberontak Tigray mengatakan bahwa 65 persen pasukannya telah "dibubarkan", menyusul  perjanjian gencatan senjata pada bulan lalu.

Penarikan dan perlucutan senjata pasukan Tigray adalah ketentuan utama dari perjanjian gencatan senjata atas wilayah utara yang dilanda perang di Ethiopia, yang ditandatangani pada 2 November di Afrika Selatan untuk mengakhiri konflik dua tahun.

“Kami telah memulai pelepasan dan relokasi pasukan kami dari garis pertempuran," ujar kata Jenderal Tadesse Worede, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Tigray (TDF), kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/12).


"Sebanyak 65 persen dari pasukan kami telah melewati proses ini, melepaskan diri dari garis pertempuran dan pindah ke tempat yang ditentukan,” sambungnya, tanpa merinci lebih lanjut.

Otoritas Tigray telah menentang pemerintahan pusat selama berbulan-bulan ketika Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menuduh kepemimpinan mereka menyerang kamp tentara federal dan mengirim pasukan ke wilayah tersebut pada tahun 2020.

Awal pekan ini, Layanan Komunikasi Pemerintah Ethiopia mengklaim bahwa tim pelucutan senjata gabungan yang terdiri dari perwakilan pemerintah Ethiopia dan TDF telah bertemu di kota Shire di Tigray, Ethiopia utara, untuk membahas implementasi program perlucutan senjata bagi para pejuang Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Shire merupakan salah satu medan pertempuran utama selama konflik sehingga pemilihan kota tersebut sebagai tuan rumah tim gabungan merupakan isyarat negara sedang bergerak menuju perdamaian.

Konflik antara pemerintah Ethiopia dan TPLF dimulai pada November 2020, ketika TPLF memulai pemberontakan di Tigray, menolak kebijakan pemerintah federal. Berbagai upaya dilakukan untuk mengakhiri pertempuran.

Berdasarkan kesepakatan gemcatan senjata yang ditandatangani pada 2 November di Pretoria, Afrika Selatan, para pihak setuju untuk membungkam senjata mereka, menerapkan program pelucutan senjata untuk militan TPLF, dan bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk terus memberikan bantuan, memulihkan kondisi publik. layanan, dan membangun kembali infrastruktur.

Konflik telah menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya, memaksa lebih dari dua juta orang meninggalkan rumah mereka dan mendorong ratusan ribu orang ke ambang kelaparan.

Meski kesepakatan telah dicapai, Tadesse mengingatkan masih ada pasukan di beberapa daerah yang tidak menginginkan perdamaian, sehingga pasukannya tidak akan "100 persen" bubar sampai ancaman berkurang.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya