Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan/Net
Uji coba rudal balistik antarbenua terbaru dan terbesar yang dilakukan Pyongyang November lalu, memicu sanksi dari pemerintahan Joe Biden.
Dalam keterangannya pada Kamis (1/12), Departemen Keuangan AS menyebut individu-individu tersebut sebagai Jon Il Ho, Yu Jin, dan Kim Su Gil.
Tiga pejabat senior Korea Utara itu juga sebelumnya mendapat sanksi Uni Eropa pada bulan April.
Sebuah pernyataan Departemen Keuangan mengatakan Jon Il Ho dan Yu Jin memainkan peran utama dalam pengembangan senjata pemusnah massal Korea Utara sambil masing-masing menjabat sebagai wakil direktur dan direktur di Departemen Industri Munisi Korea Utara.
Sementara itu Kim Su Gil menjabat sebagai direktur Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea dari 2018 hingga 2021 dan mengawasi pelaksanaan keputusan terkait program senjata pemusnah massal (WMD).
"Perbendaharaan mengambil tindakan dalam koordinasi trilateral yang erat dengan Republik Korea dan Jepang terhadap pejabat yang memiliki peran utama dalam WMD yang melanggar hukum dan program rudal balistik," kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson, seperti dikutip dari
Reuters, Kamis (2/12).
“Peluncuran baru-baru ini menunjukkan perlunya semua negara untuk sepenuhnya mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang dimaksudkan untuk mencegah DPRK memperoleh teknologi, bahan, dan pendapatan yang dibutuhkan Pyongyang untuk mengembangkan kemampuan WMD dan rudal balistik yang dilarang," ujarnya.
Sanksi tersebut membekukan semua aset individu dan bar yang berbasis di AS yang berurusan dengan mereka.
Putaran terakhir sanksi AS pada Oktober menargetkan dua perusahaan yang terdaftar di Singapura dan sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Marshall yang menurut Washington mendukung program senjata dan militer Pyongyang.
Sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade telah gagal menghentikan program rudal dan senjata nuklir Korea Utara yang semakin canggih, dan China serta Rusia telah memblokir upaya baru-baru ini untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB, dengan mengatakan bahwa itu seharusnya dilonggarkan untuk memulai pembicaraan dan menghindari kerugian kemanusiaan.
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan sebelumnya mengatakan bahwa Washington berkomitmen untuk menggunakan tekanan dan diplomasi untuk membujuk Korea Utara agar menyerahkan persenjataan nuklirnya.
