RMOL. Resolusi untuk membentuk misi pencarian fakta atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Iran terkait akski protes berkepanjangan, mendapat sorotan dari Rusia.
Perwakilan tetap Rusia untuk kantor PBB, Gennady Gatilov, menegaskan bahwa resolusi itu tidak sah dan bermuatan politik.
“Kami menganggap ini tidak sah, karena hal-hal seperti itu harus dibuat dengan persetujuan negara yang bersangkutan," kata Gatilov saat berbicara di saluran TV Rossiya-24, seperti dikutip
TASS, Jumat (25/11).
Ia menambahkan resolusi itu dibuat tanpa konsultasi atau kesepakatan tentang mekanismenya bersama Iran.
Dia menekankan bahwa keputusan seperti itu memiliki "konteks politik murni" dan ditujukan untuk menyalahkan otoritas Iran, hanya karena Barat tidak suka pada Teheran.
Daripada menciptakan standar ganda, para pencetus resolusi sebaiknya fokus pada masalah negara mereka sendiri, tambah Gatilov.
Ia merujuk pada kejadian kerusuhan Capitol Hill 6 Januari 2021 lalu, di mana pendukung mantan Presiden Donald Trump masuk ke gedung Kongres AS dalam upaya untuk mencegah persetujuan pengembalian pemilu.
"Apa yang terjadi di Capitol Hill dianggap oleh mereka sebagai serangan terhadap demokrasi, sedangkan kejadian yang sama di negara lain dipresentasikan sebagai 'hak untuk menyatakan pendapat'. Jelas, kita melihat standar ganda dan politisasi situasi," pungkasnya.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Kamis (24/11) mengeluarkan resolusi untuk membentuk misi pencarian fakta untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Iran. Dewan mengadopsi resolusinya dengan 25 suara mendukung resolusi, enam menentang, dan 16 abstain.
Resolusi yang diajukan oleh Jerman dan Islandia itu menyerukan Iran untuk mengakhiri "diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam kehidupan publik dan pribadi dan dalam hukum, dan dalam praktek dan untuk menegakkan semua hak asasi manusia."
Hak tersebut meliputi hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpendapat, berkumpul secara damai, berserikat, dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.
Dengan diadopsinya resolusi ini, presiden Dewan Hak Asasi Manusia ditugaskan untuk menunjuk anggota Misi Pencari Fakta yang baru dibentuk, yang diharapkan dalam beberapa minggu mendatang.
Misi pencari fakta akan menyajikan pembaruan lisan kepada dewan pada sesi ke-53 pada bulan Juni tahun depan dan kemudian laporan tertulis yang komprehensif pada sesi ke-55 pada bulan Maret 2024.
Kerusuhan saat ini di Iran dimulai pada 16 September setelah pemakaman Mahsa Amini yang berusia 22 tahun. Menurut versi resmi, polisi menahan wanita muda itu karena mengenakan jilbabnya dengan tidak benar. Selama interogasi, dia menderita serangan jantung yang menyebabkan dia meninggal. Namun, rumor di media sosial menyebut Amini dipukuli polisi.
Pada 7 Oktober, Organisasi Kedokteran Forensik Nasional Iran merilis laporan resmi yang menyatakan bahwa Amini tidak mengalami cedera.
