Berita

Mantan Perdana Menteri Malaysia sekaligus pemimpin koalisi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Muhyiddin Yassin: Kami Tak Akan Beraliansi dengan Pakatan Harapan, Dulu atau Sekarang

RABU, 23 NOVEMBER 2022 | 08:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemimpin koalisi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dengan tegas menolak kerja sama dengan Pakatan Harapan. Meski Yang Dipertuan Agong telah memintanya membentuk pemerintahan yang inklusif bersama koalisi pemenang pemilu ke-15 (GE15) Malaysia itu.

"Kami telah membahas masalah ini sebelumnya. Kami tidak akan bekerja sama dengan Pakatan dan itu adalah sikap koalisi dari dulu sampai hari ini, apapun tujuannya," ujar Muhyiddin dalam konferensi pers di luar kediamannya di Bukit Damansara pada Selasa malam (22/11), seperti dimuat The Star.

Selama pertemuan dengan Yang Dipertuan Agong pada Selasa, Muhyiddin mengaku ia telah diminta untuk menandatangani surat bahwa ia setuju dengan gagasan pemerintahan persatuan, namun ia tidak setuju dengan gagasan tersebut.


Dia juga menunjukkan setumpuk formulir ke media, sembari mengatakan itu adalah bukti ketika dia menyerahkan deklarasi hukum ke Istana Negara pada Senin (21/11), dia mendapat dukungan dari 115 anggota parlemen.

“Saya ingin menunjukkan bukti bahwa ketika kami mengajukan, jumlah kami melebihi 112, lebih dari yang diperlukan di bawah Konstitusi Federal,” jelas Muhyiddin.

Namun Muhyiddin mengatakan, ketika bertemu dengan Yang Dipertuan Agong, disebutkan bahwa jumlah kursi yang telah Perikatan Nasional kumpulkan tidaklah cukup.

“Kami yakin bisa membentuk pemerintahan. Tetapi ketika saya bertemu Raja, terungkap bahwa jumlah kami tidak cukup. Saya tidak tahu alasannya, tapi buktinya ada di sini," pungkas mantan Perdana Menteri Malaysia itu.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya