Berita

Mantan Perdana Menteri Malaysia sekaligus pemimpin koalisi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Muhyiddin Yassin: Kami Tak Akan Beraliansi dengan Pakatan Harapan, Dulu atau Sekarang

RABU, 23 NOVEMBER 2022 | 08:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemimpin koalisi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dengan tegas menolak kerja sama dengan Pakatan Harapan. Meski Yang Dipertuan Agong telah memintanya membentuk pemerintahan yang inklusif bersama koalisi pemenang pemilu ke-15 (GE15) Malaysia itu.

"Kami telah membahas masalah ini sebelumnya. Kami tidak akan bekerja sama dengan Pakatan dan itu adalah sikap koalisi dari dulu sampai hari ini, apapun tujuannya," ujar Muhyiddin dalam konferensi pers di luar kediamannya di Bukit Damansara pada Selasa malam (22/11), seperti dimuat The Star.

Selama pertemuan dengan Yang Dipertuan Agong pada Selasa, Muhyiddin mengaku ia telah diminta untuk menandatangani surat bahwa ia setuju dengan gagasan pemerintahan persatuan, namun ia tidak setuju dengan gagasan tersebut.


Dia juga menunjukkan setumpuk formulir ke media, sembari mengatakan itu adalah bukti ketika dia menyerahkan deklarasi hukum ke Istana Negara pada Senin (21/11), dia mendapat dukungan dari 115 anggota parlemen.

“Saya ingin menunjukkan bukti bahwa ketika kami mengajukan, jumlah kami melebihi 112, lebih dari yang diperlukan di bawah Konstitusi Federal,” jelas Muhyiddin.

Namun Muhyiddin mengatakan, ketika bertemu dengan Yang Dipertuan Agong, disebutkan bahwa jumlah kursi yang telah Perikatan Nasional kumpulkan tidaklah cukup.

“Kami yakin bisa membentuk pemerintahan. Tetapi ketika saya bertemu Raja, terungkap bahwa jumlah kami tidak cukup. Saya tidak tahu alasannya, tapi buktinya ada di sini," pungkas mantan Perdana Menteri Malaysia itu.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya