Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu kota Bogor/RMOLJabar
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dan penandatanganan MoU antara Bawaslu dengan MUI Kota Bogor, di Agria Hotel, Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Senin (21/11).
Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kota Bogor, Ahmad Fathoni mengatakan, di dalam melakukan pengawasan pemilu tentunya tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan elemen masyarakat. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor.
"Nah, MUI merupakan bagian dari masyarakat. Makanya kami mengajak MUI untuk berpartisipasi aktif untuk mengawasi kegiatan tahapan pemilu," kata Ahmad Fathoni kepada Kantor Berita RMOLJabar.
Kemudian, lanjut Fathoni, adanya MoU ini juga bertujuan Bawaslu bisa menggandeng MUI berkaitan dengan pencerahan kepada masyarakat luas tentang aturan Kepemiluan itu seperti apa, termasuk pengawasannya bagaimana dan lain sebagainya.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pengawasan itu dalam konteks MUI bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena sejatinya MUI itu banyak para tokoh sehingga MUI akan berhadapan dengan masyarakat dan tentunya ini akan jadi katalisator dan fasilitator untuk memberikan pencerahan terkait kepemiluan, sehingga bisa berperan aktif menyukseskan pemilu," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kota Bogor, Ade Sarmili mengatakan, memang ulama bagian dari masyarakat dan ulama juga memiliki kompetensi keilmuan untuk bagaimana menjelaskan proses perpolitikan dan perdemokrasian tentang Pemilu di Indonesia. Sehingga ulama wajib dilibatkan.
"Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Maka itu, perlu diberikan pengayaan-pengayaan pemahaman supaya mereka juga memahami apa itu arti demokrasi dan apa itu partai politik," ujarnya.
Kemudian, lanjut Ade Sarmili, jangan sampai desain kenegaraan dari partai politik, dari proses politik demokrasi itu menjadi sebuah hal yang sia-sia.
"Artinya, anggaran yang sudah dianggarkan dan dananya besar kemudian mengorbankan kapital sosial, mengorbankan uang dan seterusnya jangan sampai kemudian ini menjadi sia-sia, maka ulama berkewajiban mengawal sebagai pengawas partisipatifnya masyarakat," imbuhnya.
Mengapa hal itu harus dikawal, masih kata Ade, karena jangan sampai dari proses itu timbul kegamangan, permusuhan, polarisasi yang tidak bisa pernah diurai. Ulama wajib hadir di tengah masyarakat untuk mengurai itu, mengurai permusuhan perbedaan, benang kusut yang hari ini ada untuk kemudian Bawaslu adalah pintu masuk untuk kita mensejahterakan masyarakat.
"Jadi Pemilu adalah alat bagaimana kita masuk pada desain politik dan pada akhirnya memberikan efek sejahtera bagi masyarakat dan warga negara Indonesia. Nah Ulama diikutsertakan di situ, kenapa di kita masih ada pemahaman bahwa Ulama, Kiai, Ajengan menjadi patronase masyarakat," terangnya.
"Jadi mereka patron di warga, patron di masyarakat maka dilibatkan, karena mereka punya jamaah, mereka punya pengikut minimal satu dua Ulama mensejahterakan dan mengedukasi masyarakat bisa menyebarkan luaskan itu kepada yang lainnya," imbuh Ade.
Kemudian, di satu sisi ada juga kejahatan melalui media sosial (medsos) yang sangat luar biasa terjadi hari ini. Bagaimana kemudian Ulama mengantisipasinya kejahatan medsos itu ke tangan warga. Karena tidak bisa diprotek, tidak bisa disensor oleh lembaga manapun,
"Kemudian bagaimana para ulama, kiai dan ajengan ini menerapkan disiplin, agar mereka para jamaahnya, warga dan masyarakat bertanggung jawab pada medsos yang dimilikinya," pungkasnya.
