RMOL. Sri Lanka terancam kehilangan fasilitas kredit senilai 2,9 miliar dolar dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Direktur Eksekutif Center of Alternatif Kebijakan (BPA), Paikiasothy Saravanamuttu, mengatakan, itu karena China telah menolak usulan restrukturisasi utang.
Jika Tiongkok setuju untuk merestrukturisasi utang, maka IMF akan mengeluarkan 2,9 miliar dolar AS pada Januari atau Februari 2023. Namun, jika Tiongkok tidak setuju, Sri Lanka harus menunggu sampai dewan IMF bertemu lagi pada bulan Maret 2023. Selama periode ini, Sri Lanka harus mengeluarkan 850 juta dolar AS untuk membayar kebutuhan pokoknya.
China tidak senang Sri Lanka telah mendekati IMF dan bahkan menawarkan untuk memberikan lebih banyak pinjaman kepada Sri Lanka, kata Saravanamuttu, seperti dikutip dari
Latest Ly.
Sri Lanka memiliki volume perputaran utang yang besar (Kebutuhan Pembiayaan Bruto) yang mencapai 37 persen dari PDB pada tahun 2022, yang ingin diturunkan oleh IMF.
Pekan lalu, pejabat Bank Pembangunan China (CDB) berkunjung ke Sri Lanka. Sri Lanka yang kekurangan uang menggunakan kunjungan tersebut untuk mendorong pembicaraan mengenai restruktur utangnya dengan Beijing. Negara itu berusaha untuk menyelesaikan kesepakatan paket bailout yang sangat dibutuhkan dengan IMF.
Meskipun kunjungan pejabat CDB itu tidak memiliki hubungan langsung dengan restrukturisasi utang, CDB akan melaporkan kembali tujuan Kolombo untuk melakukan Restrukturisasi utangnya dengan China.
Berbicara kepada wartawan dan Aktivis Masyarakat Sipil pada lokakarya yang diadakan di Kandy baru-baru ini, Saravanamuttu menyinggung soal situasi Si Lanka yang berada dalam carut marut politik yang membawa negara itu dalam krisis ekonomi. Ia berkata bahwa warga negara ini tidak boleh hanya menyalahkan politisi atas kekacauan yang dialami negara.
"Masyarakat itu sendiri yang menempatkan mereka di sana, memberi mereka kekuasaan dan membiarkan mereka menyalahgunakannya," katanya.
Dia menegaskan kembali bahwa rakyat memiliki tanggung jawab besar untuk membuat situasi menjadi lebih baik.
"Rakyat telah menyingkirkan Rajapaksa namun tidak tahu bagaimana memulihkan kekayaan negara yang dijarah atau jenis pemerintahan seperti apa yang seharusnya dimiliki negara," tegasnya.
Sejak Juni, Kebutuhan dan Prioritas Kemanusiaan (HNP) telah menanggapi permintaan pemerintah untuk dukungan multi-sektor yang didukung PBB untuk utang Sri Lanka dan kekurangan makanan dan obat-obatan.
HNP, selaras dengan permohonan dari badan-badan PBB lainnya telah mengumpulkan 79 juta dolar AS untuk Sri Lanka.
