Berita

Guru besar ilmu hukum internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Prof Hikmahanto Juwana Duga Tidak Ada Kecaman ke Rusia dalam Leaders Declaration KTT G20

KAMIS, 17 NOVEMBER 2022 | 19:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah media internasional memberitakan bahwa terdapat kecaman terhadap serangan Rusia ke Ukraina dan berkewajiban bagi Rusia untuk menarik mundur pasukan dari Ukraina ketika perjanjian Leaders Declaration di KTT G20.

Menurut guru besar ilmu hukum internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana, pernyataan tersebut tidak benar, dan tidak ada dalam nota Leaders Declaration.

"Besar kemungkinan info tersebut didapat dari konperensi pres Bapak Presiden saat berakhirnya KTT G20 dimana beliau menyampaikan adanya kecaman terhadap Rusia atas serangan ke Ukraina,” tegas Prof. Hikmahanto lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/11).


Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini menuturkan jika dibaca dengan cermat poin ketiga dalam Leaders Declaration terdapat enam kesimpulan yang dikajinya.

Pertama, Prof Hikmahanto membenarkan dalam Leaders Declaration ada kecaman/pengutukan terhadap Rusia tapi itu tidak seluruh negara melainkan sebagian besar (bisa diduga negara tersebut adalah AS dan sekutunya).

"Ini bisa dilihat dari kata-kata "Most members condemn…” ucapnya.

Kedua, kata Prof Hikmahanto, pengutukan dan permintaan pasukan Rusia mundur itu merujuk pada Resolusi Majelis Umim PBB No ES-11/1 tertanggal 2 Maret 2022.

"Oleh karenanya penarikan mundur pasukan Rusia bukan atas dasar Leaders Declaration,” ujarnya menekankan.

Kemudian yang ketiga, pengutipan Resolusi Majelis Umum pun disebut yang berada dalam kurung terkait jumlah negara yang setuju, menentang dan abstain. Menurutnya, kalimat tersebut sengaja dikutip sebagai bentuk setuju atas upaya tarik mundur pasukan Rusia di Ukraina.

"Dugaan saya pengutipan ini merupakan permintaan Rusia untuk setuju atas Leaders Declaration,” tambahnya.

Keempat, dalam kalimat berikut di poin 3 disebutkan bahwa "ada pandangan lain" terkait perang di Ukraina. Pandangan lain ini, menurut Prof Hikmahanto tentunya adalah pandangan Rusia dan mungkin negara lain.

Kelima, kata Prof Hikmahanto, dalam kalimat penutup di poin tiga ditegaskan bahwa G20 bukan forum untuk menyelesaikan masalah keamanan.

"Ini artinya tidak ada kesepakatan utntuk meminta Rusia mundur dari Ukraina bahkan menghukum Rusia, termasuk mengeluarkan Rusia dari G20,” tegasnya.

“Enam, Meski demikian negara anggota memahami perang yang terjadi bisa berkonsekuensi yang signifikan bagi ekonomi global,” tutupunya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya