Berita

Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Soal Nomor Urut Parpol, PAN Minta Ada Kepastian Putusan yang Jangka Panjang

KAMIS, 17 NOVEMBER 2022 | 00:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Salah satu substansi rancangan Perppu Pemilu soal tidak adanya perganatian nomor urut partai di Pemilu 2019 untuk tahun 2024 direspons berbagai macam oleh banyak partai.

Sekretaris Jenderal Partai AmanatNasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya ingin usulan tidak ada perubahan nomr itu harus dievaluasi. Sebab, saat ini mungkin usulannya adalah untuk tetap mempertahankan nomor urut agar daya masyarakat untuk mengingat itu tetap besar dengan 2019.

Meski demikian, Eddy menyampaikan pertanyaan bagaimana dengan pelaksanaan pemilu paska 2024 dan Pemilu 2029. Ia khawatir, nanti masyarakat itu sudah terpatri nomor urut angka, nomor urut parpol karena di tahun 2019.


"2024 tidak ada perubahan dan ternyata 2029 ada perubahan. Saya kira itu nanti akan lebih menyulitkan masyarakat untuk menyesuaikan kepada nomor urut parpol yang baru," demikian pendapat Eddy, Rabu (16/11).

Atas dasar itu, PAN meminta segera dipastikan apakah nomor urut diubah atau tidak akan ada perubahan. Dengan demikian, masyarakat tidak kebingungan dengan nomor urut parpol.

"Atau kalau mau diundi, diundi terus setiap lima tahun sekali," jelas Eddy.

Dalam pandangan Eddy, PAN berpikir perlu ada kepastian, jangan sifatnya membuat aturan yang temporer, tetapi nanti akan menyulitkan pada jangka panjangnya.

"Jadi saya kira sampaikan kepada teman-teman di KPU agar dipikirkan matang-matang, dievaluasi, karena kita bicara sebuah kebijakan yang memiliki implikasi jangka panjang," pungkas Eddy.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya