Berita

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal/RMOL

Politik

Dinilai Diskriminatif, PRIMA Tolak Wacana Nomor Urut Parpol di Pemilu 2024 Tidak Diubah

RABU, 16 NOVEMBER 2022 | 23:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menolak wacana terkait tidak adanya perubahan nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 untuk pemilu 2024 mendatang. Apalagi, wacana tersebut akan diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu).

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal menilai, ketiadaan pengundian nomor urut parpol tersebut diskriminatif dan tidak demokratis.

Menurutnya, parpol yang telah ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pemilu memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam pemilu 2024 mendatang.


“Semua parpol yang sudah ditetapkan KPU kedudukannya sama, kontestan pemilu 2024 yang akan berlomba-lomba mendapat simpati rakyat, jika wacana itu dijadikan Perppu, ini sangat diskriminatif dan tidak demokratis,” ujar Alif, Rabu (16/11).

Alif melanjutkan, partai politik baru maupun non parlemen yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi juga berhak untuk memperoleh nomor urut 1 dalam pemilu 2024 mendatang.

“Jadi, jangan ada diferensiasi antara parpol parlemen dan non parlemen, partai lama dan partai baru,” imbuhnya.

Alif menambahkan, PRIMA saat ini sedang dalam tahap verifikasi administrasi perbaikan setelah Bawaslu RI memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi 5 parpol untuk memperbaiki dokumennya.

Ia menuturkan, seluruh dokumen yang digunakan untuk persyaratan dan perbaikan telah diserahkan kepada KPU RI.

“Kami optimis PRIMA akan lolos dalam verifikasi administrasi perbaikan ini dan akan menjadi parpol peserta pemilu 2024 mendatang,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya