Bagus Secara Konsep, Skema Public Private Partnership Tidak Mudah Direalisasikan

Konsep public-private partnership (PPP) yang diterapkan Pemerintah dan didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi dinilai akan menjadi pondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pascapandemi. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menyediakan solusi bagi berbagai isu strategis, mulai dari ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam mengatakan, skema PPP memang layak menjadi fokus. Sayangnya, realisasi skema tersebut tidaklah mudah.

"Secara konsep itu baik sekali. Itu sering jadi topik bahasan di forum-forum internasional, tetapi realisasi dari PPP itu tidak mudah,” tegas Piter lewat keterangan tertulisnya, Selasa (15/11).

Menurut Piter, hambatan utama adalah pada upaya pengabungan dua entitas yang berbeda, yakni pemerintah dan swasta.

"Kenapa? Karena tidak mudah juga menggabungkan dua entitas yang secara karakter berbeda," tambahnya.

Piter menjelaskan, konsep perusahaan yang di bawah pemerintah (BUMN) tidak boleh merugi dalam operasinya. Ketika merugi, terdapat kemungkinan untuk masuk dalam kategori merugikan negara.

"Perlu dipahami juga terkait kalau (perusahaan) publik/pemerintah itu kan tidak boleh rugi. Kalau rugi bisa dikategorikan merugikan negara. Bisa masuk kategori korupsi. Ini hambatan dalam realisasi PPP," tegasnya.

Meski demikian, menurut Piter, skema PPP bukan tidak mungkin diwujudkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun dan memperjelas aturan main terkait skema tersebut.

"Kalau air dan minyak itu tidak sebenarnya, tetapi harus diberikan kejelasan posisi dari perusahaan yang akan menjadi partner. Ini harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan kan? Lembaga yang akan dibentuk itu nanti seperti apa?” demikian Piter.