Diminta Ganti Rugi atas Kerusakan di Ukraina, Rusia: PBB Juga Harus Keluarkan Resolusi yang Sama untuk AS

Keputusan Majelis Umum PBB (UNGA) yang meloloskan resolusi yang mewajibkan Rusia melakukan perbaikan kerusakan atas perangnya di Ukraina, dengan segera mendapat tanggapan dari Kremlin.

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, jika resolusi itu diberlakukan, maka artinya PBB juga harus melakukan hal yang sama kepada Amerika Serikat atas kerusakan yang ditimbulkannya selama perang di Korea, Vietnam, Irak, Yugoslavia, dan lainnya.

"Mereka harus mengadopsi rekomendasi yang sama tentang perbaikan total kerusakan yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat di Korea, Vietnam, Irak, Yugoslavia dan banyak negara lain yang menderita atas langkah Amerika dan NATO," tulis Medvedev di saluran Telegramnya, Senin (14/11) waktu setempat.

Jika PBB tidak memberlakukan hal yang sama, maka ini adalah awal dari 'penderitaan' PBB sebagai lembaga internasional utama untuk rekonsiliasi, menurutnya.

"Pada akhirnya langkah itu akan menyakitkan bagi seluruh komunitas internasional. Kami akan melakukannya tanpa organisasi 'persatuan bangsa' seperti itu," tekan Medvedev, seperti dikutip dari TASS.

Ia justru menilai, langkah PBB meloloskan resolusi tersebut adalah untuk melegalkan rencana Barat yang ingin menggunakan aset Rusia yang dibekukan.

"Anglo-Saxon jelas berusaha mengikis dasar hukum untuk mencuri aset Rusia yang ditangkap secara ilegal," sindir Medvedev.

Sesi darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin meloloskan resolusi untuk mewajibkan Rusia mengganti semua kerusakan di Ukraina akibat invasinya. Tak hanya itu, PBB juga mendesak untuk membuat daftar kerusakan internasional dan perlunya mekanisme reparasi kerugian.

Banyak negara yang  mengutuk operasi militer khusus yang diluncurkan Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022. Mereka secara bersamaan menjatuhkan sanksi baik individu maupun sektoral yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada ekonomi Rusia, dan agar Rusia menghentikan perangnya.

Mayoritas 94 negara setuju atas resolusi tersebut, 73 negara abstain, sementara 14 negara memilih menentang. Mereka yang memberikan suara menentang resolusi tersebut termasuk Rusia sendiri, serta China, Iran, dan Suriah.