Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli/Net

Politik

Soroti Potensi Konflik LCS, Rizal Ramli Yakin Panglima TNI Matra Laut Adalah Jawaban

SABTU, 12 NOVEMBER 2022 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Potensi konflik di wilayah Laut China Selatan lebih penting dibahas ketimbang berdebat soal rotasi Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa yang diyakini bakal jatuh pada jatah dari matra laut.

Begitu dikatakan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli. Menurutnya, potensi konflik di Laut China Selatan menjadi tantangan paling besar hari ini.

"Negara-negara barat, China sendiri, membangun pangkalan di Laut China Selatan, dan lagi konflik dengan banyak negara. Ada juga kemungkinan masalah Taiwan. Ini semua tantangan-tantangan kita dalam waktu dekat," kata Rizal Ramli dalam diskusi daring pada Jumat (11/11).


"Jadi memang Panglima berasal dari Angkatan Laut jawaban dari tantangan yang kita hadapi ini. Karena potensi konflik kan bukan di darat. Potensi konflik di Laut China Selatan," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, sudah ada respon nyata dari negara-negara di kawasan terhadap potensi konflik di Laut China Selatan. Salah satunya, dengan banyaknya latihan-latihan militer berbasis Angkatan Laut di kawasan.

Untuk itu, sambungnya, sudah sewajarnya apabila Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang berasal dari Angkatan Laut.

Dia menambahkan saat menjabat di pemerintahan, Laut China Selatan di wilayah Indonesia diubah dengan nama Laut Natuna Utara. Saat itu, China mengirim protes ke pemerintah agar perubahan nama tersebut dibatalkan.

"Kami menolak. Kenapa ya? Lho ini wilayah kita, laut kita, terserah kita dong mau kasih nama apa. China tidak berhak menentukan nama yang di sini," terangnya.

"Akhirnya karena kami cukup firm, yang lainnya ikutlah mengubah peta Indonesia dalam bidang pendidikan dan yang kedua kita proses di PBB. Wilayah kita ini diakui oleh kesepakatan PBB, UNCLOS," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya