Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli/Net

Politik

Soroti Potensi Konflik LCS, Rizal Ramli Yakin Panglima TNI Matra Laut Adalah Jawaban

SABTU, 12 NOVEMBER 2022 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Potensi konflik di wilayah Laut China Selatan lebih penting dibahas ketimbang berdebat soal rotasi Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa yang diyakini bakal jatuh pada jatah dari matra laut.

Begitu dikatakan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli. Menurutnya, potensi konflik di Laut China Selatan menjadi tantangan paling besar hari ini.

"Negara-negara barat, China sendiri, membangun pangkalan di Laut China Selatan, dan lagi konflik dengan banyak negara. Ada juga kemungkinan masalah Taiwan. Ini semua tantangan-tantangan kita dalam waktu dekat," kata Rizal Ramli dalam diskusi daring pada Jumat (11/11).


"Jadi memang Panglima berasal dari Angkatan Laut jawaban dari tantangan yang kita hadapi ini. Karena potensi konflik kan bukan di darat. Potensi konflik di Laut China Selatan," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, sudah ada respon nyata dari negara-negara di kawasan terhadap potensi konflik di Laut China Selatan. Salah satunya, dengan banyaknya latihan-latihan militer berbasis Angkatan Laut di kawasan.

Untuk itu, sambungnya, sudah sewajarnya apabila Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang berasal dari Angkatan Laut.

Dia menambahkan saat menjabat di pemerintahan, Laut China Selatan di wilayah Indonesia diubah dengan nama Laut Natuna Utara. Saat itu, China mengirim protes ke pemerintah agar perubahan nama tersebut dibatalkan.

"Kami menolak. Kenapa ya? Lho ini wilayah kita, laut kita, terserah kita dong mau kasih nama apa. China tidak berhak menentukan nama yang di sini," terangnya.

"Akhirnya karena kami cukup firm, yang lainnya ikutlah mengubah peta Indonesia dalam bidang pendidikan dan yang kedua kita proses di PBB. Wilayah kita ini diakui oleh kesepakatan PBB, UNCLOS," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya