Seorang pekerja melakukan pemeriksaan kualitas produk modul surya di pabrik produsen peralatan surya silikon monokristalin LONGi Green Technology Co, di Xian, China/Net
RMOL. Dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang terus menjadi sorotan Amerika Serikat. Berbagai hukuman diluncurkan AS yang terus menerus menyuarakan tudingannya, termasuk membatasi impor barang dari China karena dikhawatirkan menggunakan perbudakan masyarakat Uighur dalam prosesnya.
Reuters melaporkan pada Kamis (10/11), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) telah melakukan beberapa penyitaan terhadap produk China, termasuk 1.053 pengiriman peralatan energi surya sejak Juni, ketika Undang-Undang Perlindungan Kerja Paksa Uighur (UFLPA) mulai berlaku.
Ini mencerminkan bagaimana AS menetapkan kebijakannya untuk menekan Beijing atas kamp-kamp penahanan Uighur di Xinjiang. Ini juga berisiko memperlambat upaya pemerintahan Biden untuk mendekarbonisasi sektor listrik AS untuk memerangi perubahan iklim.
Bea dan Cukai tidak mengungkapkan identitas produsen atau mengkonfirmasi rincian tentang jumlah peralatan surya dalam pengiriman, mengingat undang-undang federal yang melindungi rahasia dagang. Tetapi beberapa sumber menyebutkan produk yang ditahan termasuk panel dan sel polisilikon yang kemungkinan berkapasitas hingga 1 gigawatt dan terutama dibuat oleh tiga pabrikan China, yaitu Longi Green Energy Technology Co Ltd (601012.SS) , Trina Solar Co Ltd (688599.SS) dan JinkoSolar Holding Co (JKS.N) .
Longi, Trina, dan Jinko, biasanya menyumbang hingga sepertiga dari pasokan panel AS. Tetapi perusahaan telah menghentikan pengiriman baru ke Amerika Serikat karena kekhawatiran kargo tambahan juga akan ditahan, kata sumber industri.
Belum ada komnetar dari Kementerian Luar Negeri China maupun Asosiasi Industri Fotovoltaik China terkait hal ini.
Bulan lalu, Li Gao, kepala kantor perubahan iklim di Kementerian Ekologi dan Lingkungan, mengatakan beberapa negara "membuat alasan untuk menekan perusahaan fotovoltaik China, merusak upaya kolektif global untuk memerangi perubahan iklim.
Dalam sebuah email, Jinko mengatakan sedang bekerja dengan CBP untuk dokumentasi yang membuktikan bahwa pasokannya tidak terkait dengan kerja paksa dan "yakin bahwa pengiriman akan diterima."
Penyitaan tersebut berisiko dengan macetnya alur barang yang justru dibutuhkan bagi pengembangan tenaga surya AS, di tengah upaya pemerintahan Biden mendekarbonisasi ekonomi AS dan menerapkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA), undang-undang baru yang mendorong teknologi energi bersih untuk memerangi perubahan iklim.
Instalasi surya di Amerika Serikat melambat sebesar 23 persen pada kuartal ketiga, dan hampir 23 gigawatt proyek surya tertunda, sebagian besar karena ketidakmampuan untuk mendapatkan panel, menurut kelompok perdagangan American Clean Power Association (ACP).
kelompok itu mendesak pemerintahan Biden untuk lebih merampingkan proses pemeriksaan impor.
"Setelah lebih dari empat bulan panel surya ditinjau di bawah UFLPA, tidak ada yang ditolak dan sebaliknya mereka tetap terjebak dalam limbo tanpa akhir yang terlihat," katanya dalam sebuah pernyataan.
UFLPA mengharuskan produsen menunjukkan dokumentasi sumber peralatan impor kembali ke bahan mentah untuk membuktikan tidak ada barang yang dibuat dengan kerja paksa.
CBP tidak akan mengomentari lamanya penahanan atau mengatakan kapan mereka akan dibebaskan atau ditolak. Badan itu sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah menahan sekitar 1.700 pengiriman senilai 516,3 juta dolar AS di bawah UFLPA hingga September, tetapi belum pernah merinci berapa banyak dari pengiriman tersebut yang berisi peralatan surya.
