Berita

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)/Net

Politik

Pengamat: Politik Gotong Royong Terwujud Jika PDIP dan PKS Bersama KIB

RABU, 09 NOVEMBER 2022 | 11:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pilpres 2024 akan lebih menarik ketika PDIP dan PKS berada dalam satu barisan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, politik Indonesia sangat cair dan tak bisa dikatakan Hitam putih, termasuk dalam berkoalisi.

"Konteksnya bukan PDIP bergabung dengan KIB, tetapi ada titik kepentingan bersama kalau mereka berkoalisi. Kan, kalau PDIP bergabung, seolah-olah PDIP yang subordinat," kata Emrus.


Menurutnya, setiap partai memiliki posisi yang sama. Peluang kerja sama antara partai anggota KIB dan PDIP juga sangat terbuka.

Emrus pun memprediksi PDIP akan menggandeng partai lain dalam Pilpres 2024.

"Karena kecil kemungkinan PDIP mengusung calon sendiri, sekalipun cukup. Pasti mereka ingin mewujudkan politik gotong royong dengan berkoalisi," tegasnya.

Emrus mengusulkan pembentukan poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, PDIP, dan PKS. Hal itu juga akan membendung adanya kemungkinan upaya pihak lain ketika hendak menggunakan politik identitas dan agama.

Selain itu, komposisi itu juga akan mendorong bangsa Indonesia ke arah politik yang berlandaskan program dan gagasan.

"Kalau bangsa ini ingin kita bawa pada politik berbasis program pembangunan ekonomi, sejatinya koalisi PDIP, Golkar, PPP, dan PKS berada di satu kesatuan,” ujarnya.

Emrus tidak sepakat dengan adanya wacana yang menyatakan ketidakmungkinan PDIP dan PKS berada dalam satu koalisi.

Menurutnya ada tiga alasan PDIP bisa bersama PKS. Pertama, kedua partai berkoalisi di pilkada. Kedua, perpolitikan Indonesia sangat cair, tidak hitam-putih. Ketiga, PKS juga partai yang bhinneka tunggal ika.

"Oleh karena itu, tidak ada salahnya dicoba dulu. Satukan bangsa ini, jangan dikotak-kotakkan lagi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Emrus menyarankan agar Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKB juga membentuk poros koalisi.

"Kalau ada dua koalisi ini, saya kira akan bagus sekali. Menurut hipotesis saya tidak muncul lagi politik identitas sempit,” demikian Emrus.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya