Pimpinan Pusat Aisyiyah juga akan melaksanakan pergantian kepengurusan periode 2015-2022 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-58 yang diselenggarakan Surakarta, Jawa Tengah.
Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah menuturkan, agenda PP Aisyiyah yang akan berlangsung 6 November atau sebelum Muktamar Muhamamdiyah digelar tanggal 18-20 November, yakni laporan pertanggungjawaban dari Pimpinan Pusat Aisyiyah periode 2015-2020 yang dihadiri oleh anggota Muktamar Muhammadiyah yang berjumlah 1.930 orang.
“Kemudian yang juga akan ditanggapi tanggal 6 nanti adalah program, di sini ada program umum dan juga program bidang untuk periode kepemimpinan 2022-2027,†kata Tri Hastuti dalam jumpa pers secara daring, Jumat (4/11).
Peranan perempuan bagi PP Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslim yang berkemajuan, akan membahas 10 isu strategis untuk dibahas oleh forum Muktamar Muhammadiyah.
"10 itu strategis ini akan saya sampaikan yaitu pertama penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa. Ini karena kita juga meyakini bahwa di tengah konstelasi berbagai paham seperti itu,â€ujarnya.
“Bagaimana Aisyiyah sebagai organisasi perempuan berkemajuan juga terus menguatkan perannya dalam tugas-tugas keumatan untuk mencerahkan bangsa,†imbuhnya.
Kedua, lanjut Tri, adalah menguatkan perdamaian dan persatuan bangsa. Menurutnya, ini isu yang sangat penting sekali karena perkembangan dunia digital di tengah beragam paham yang sangat luar biasa.
Ketiga, adalah pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi yang substantif. Karena, kata Tri, sebentar lagi tahun 2024, Indonesia akan dihadapkan pada pemilu dan juga mengharapkan bahwa pemilu berjalan dengan damai dan kemudian juga pemilu itu betul-betul tidak sekedar prosedural tapi substantif akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat.
Kemudian yang keempat, adalah optimalisasi pemanfaatan ruang digital untuk mengatasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan. Hal ini dikarenakan peranan digital menjadi tantangan ke depan bagi dakwah Aisyiyah, dan akan dibahas bagaimana kesenjangan digital itu akan diatasi.
Kemudian yang isu yang kelima adalah menguatkan isu literasi nasional. Hal ini sejalan pandangan PP Aisyiyah yang menilai tingkat literasi di Indonesia masih cukup rendah.
"Isu yang keenam adalah ketahanan keluarga. Bahwa kita meyakini bahwa ketahanan keluarga itu sebagai basis kemajuan peradaban bangsa seperti juga di Muhammadiyah bahwa isu ketahanan keluarga menjadi isu yang sangat penting sekali,†papar Tri.
Isu yang ketujuh adalah penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi. Aisyiyah memandang Indonesia perlu menguatkan kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis.
Kemudian isu selanjutnya adalah penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim. Menurutnya, perempuan akan menjadi korban yang paling besar daripada isu perubahan iklim ini dan sekaligus bisa menjadi agen yang sangat potensial untuk mencegah dampak dari perubahan iklim.
Isu yang ke-9 adalah tentang akses perlindungan bagi pekerja informal.
"Saya kira jumlah pekerja informal lebih dari 60 persen dan ini maka ke depan Bbagaimana mereka mendapatkan perlindungan dari negara,†katanya.
Yang terakhir, kata Tri lagi adalah masalah penyelesaian stunting karena ini juga adalah menjadi isu nasional. Saat ini Indonesia ramai berbicara tentang SDM unggul di saat masih dihadapkan pada isu stunting.
"Nah ini 10 itu strategis yang akan menjadi bahan diskusi dan sekaligus menjadi rekomendasi untuk kerja-kerja Aisyiyah ke depan dan juga untuk pemerintah di masa yang akan mendatang,†pungkasnya.
