Berita

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Muti/Net

Politik

Selain Keumatan, Muktamar Muhammadiyah Ikut Bahas Isu Pemilu 2024

JUMAT, 04 NOVEMBER 2022 | 18:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada sejumlah materi yang akan dibahas secara komprehensif dalam gelaran Muktamar Muhammadiyah ke-58 pada 5 November hingga 20 November 2022.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Muti menuturkan, hal-hal yang akan dibahas berkaitan isu strategis, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

Dari isu-isu tersebut terbagi ke dalam beberapa tema. Misalnya isu keumatan, akan membahas fenomena rezimentasi paham agama, hingga memperkuat kesatuan umat.


“Sekarang ini ada gejala paham agama tertentu yang begitu dominan, bahkan seakan-akan menjadi bagian dari paham agama,” kata Abdul Muti dalam jumpa media secara daring, Jumat (4/11).

Masih dalam isu keumatan, akan dibahas tentang membangun kesalehan digital. Kemudian memperkuat persatuan umat dan tentang reformasi tata kelola filantropis Islam.

“Itu isu keumatan yang akan kita bahas dalam Muktamar nanti,” imbuhnya.

Soal isu kebangsaan, Muhammadiyah akan membahas penguatan ketahanan keluarga, reformasi sistem pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, kemudian evaluasi atas kebijakan deradikalisasi, memperkuat keadilan hukum, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana dan beberapa lainnya.

"Itulah antara lain gambaran umum tentang materi Muktamar yang besok akan diberikan tanggapannya oleh anggota Muktamar dari pimpinan wilayah dan organisasi otonom tingkat pusat,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya