TERKORELASI! Kepemimpinan politik dan kesehatan, menjadi dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Keduanya menjadi frasa terhubung, untuk memastikan terpenuhinya hajat kesehatan dalam kehidupan publik.
Status pandemi dan varian mutasinya belum juga usai dan dicabut, namun masalah kesehatan baru kembali muncul. Sebut saja, problem gagal ginjal akut anak, bertambahnya penyakit non degeneratif akibat gaya hidup, termasuk potensi ancaman penyakit menular akibat perubahan iklim.
Bersamaan dengan proses pemulihan pasca pandemi, krisis kembali menghampiri dunia dalam bentuk kenaikan harga energi, serta hantaman gelombang ekonomi dan keuangan yang melanda. Hal itu menambah suram prospek kondisi tahun depan, sebagian bahkan memprediksi situasinya akan “gelapâ€.
Dengan begitu, ilustrasi yang akan kita hadapi bila proyeksi tersebut menjadi realita, adalah peliknya pengelolaan persoalan publik, ditengah dinamisnya berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk di antaranya pada sektor kesehatan. Di mana persoalan hidup dan mati, ada dalam makna sebenarnya.
Lantas bagaimana melihatnya dalam teropong politik? Bukankah fase 2023 adalah periode tahun politik, karena hangatnya medan magnet kontestasi bahkan sudah terasa sejak saat ini. Para elite dan partai tengah sibuk memoles diri, menyiapkan citra dan mulai mengusung kandidat.
Padahal yang perlu dikedepankan semestinya, adalah ide dan konsep gagasan yang hendak ditawarkan untuk mengatasi masa suram penuh kegelapan di tahun mendatang.
Bisa jadi, guncangan dunia masih akan berlanjut, tanpa pernah bisa tebak kapan akan berakhir. Penuh misteri dan berdialektika.
Di saat riak gelombang tersebut terjadi, maka kebutuhan akan pemimpin yang memiliki kemampuan adaptif dan lincah serta penuh visi menjadi diperlukan. Kriteria penting dari kepemimpinan adalah moralitas dan integritas, didalamnya memuat kapasitas plus kompetensi guna merumuskan solusi.
Pemimpin jelas bukan merujuk pada satu sosok individu, seolah tanpa memandang kurang lebihnya, melainkan kumpulan kriteria kualitas. Bila demikian, kita akan terlepas dari jebakan untuk mendukung membabi buta pada figure tertentu, yang bisa jadi belum memperlihatkan karakter dasarnya.
Sang Pemimpin PolitikLalu bagaimana mendefinisikan peran kepemimpinan politik untuk sektor kesehatan? Singkatnya diperlukan komitmen yang lebih dari sekadar memadai, melainkan yang bersungguh-sungguh untuk bisa menempatkan persoalan kesehatan sebagai fokus agenda kerja.
Selama ini, pada setiap pesta demokrasi, sirkulasi kepemimpinan hanya berorientasi pada pencapaian fisik. Pembangunan infrastruktur jauh melampaui, kepentingan pembangunan manusia. Pilihan tema pembangunan dibentuk sebagai modal pemilihan periode selanjutnya, meninggalkan elemen manusia.
Merujuk penelitian yang dirilis Komisi Lancet, 2015, dalam proyeksinya atas kebutuhan pemenuhan tindakan bedah di seluruh dunia, sesungguhnya menjadi sebuah bagian dari upaya yang serius, untuk menerjemahkan agenda kesehatan, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi suatu negara.
Hal yang serupa juga disampaikan pada hasil kajian Quan Lu, dkk, 2020 terkait respons kebijakan sosial pada krisis Covid-19 di China, bahwa keberhasilan untuk mereduksi penularan pada periode pandemi menjadi langkah strategis yang dilakukan sebagai bentuk intervensi, guna memastikan terpenuhinya jaminan kesejahteraan bagi publik.
Pada temuan serupa, Epsy Campbell Barr & Michael Marmot, 2020, menyampaikan pada kasus keberhasilan Kosta Rika pada indeks peningkatan harapan hidup yang tertinggi di kawasan Amerika Tengah dikarenakan berbagai bauran kebijakan yang diambil terkait kepentingan publik.
Di antaranya, (i) realokasi anggaran pertahanan, (ii) penciptaan sistem kesehatan universal dengan pembiayaan negara, (iii) penguatan sistem pendidikan untuk keluar dari kemiskinan. Semua hal tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan politik yang kuat.
Dengan begitu, kemampuan sebuah negara untuk bisa bertransformasi menjadi negara sejahtera, akan sangat terkait dari bagaimana para pemimpin politik yang terpilih melalui arena panggung politik mampu menyatakan keberpihakan bagi kepentingan publik.
Esensi utama dan terpenting adalah menempatkan dimensi manusia sebagai poros pembangunan, dan bukan sekadar pelengkap program dari keberjayaan pencapaian fisik pembangunan. Pada persoalan yang menyangkut hajat publik lah ujian bagi kepemimpinan dimunculkan.
Bukan sekadar komitmen yang disuarakan, melainkan menjadi kebijakan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk kebaikan bersama, maka disitulah kemerdekaan menjadi penting sebagaimana disebut Bung Karno sebagai jembatan emas dengan dua percabangan, berakhir dalam keselamatan, atau sampai kepada kesengsaraan semata.
Dengan begitu, semua kemungkinan dan ketidakpastian akan dapat dituntaskan ketika para pemimpin memiliki kebulatan tekad untuk menghantarkan kesejahteraan bersama, bukan janji semata atau hanya menjadi retorika rekayasa di panggung sandiwara yang penuh pencitraan.
