Perusahaan Tambang yang Tidak Bermanfaat untuk Rakyat Lebih Baik Dicabut Izinnya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian ESDM diminta untuk bisa berperan dalam membersihkan permasalahan yang terjadi di perusahaan pertambangan dalam negeri. Di satu sisi, masyarakat juga perlu proaktif dalam melakukan pengawasan dan jangan takut melapor jika menemukan ada penyimpangan.

Begitu imbau Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu ketika menjadi pembicara di acara Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) dengan topik "Problem Pertambangan Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Perspektif HAM, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Hak-Hak Masyarakat Lokal” di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Adian memastikan bahwa dirinya merupakan sosok yang tidak segan-segan meminta kepada presiden untuk menutup perusahaan tambang jika fakta di lapangan ternyata menyebutkan bahwa perusahaan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

"Ketika memang perusahaan menjadi problem buat rakyat dan negara, ya cabut saja. Orang kita akan memberikan izin kepada mereka yang bisa memberikan jalan keluar untuk masalah rakyat. Kalau mereka tidak bisa beri jalan keluar ya cabut saja,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan akan segera memanggil PT Amman Mineral Nusa Tenggara ke DPR. Tujuannya untuk mendengarkan keterangan mereka mengenai kondisi di lapangan demi mengonfirmasi laporan yang masuk ke DPR RI.

"Kemudian kita memanggil Amman untuk RDP tentunya kita akan sepakati di Komisi VII kita akan tanya kalian punya konsep enggak sih setelah tambang,” tutupnya.