Ketua PWNU DKI Kritisi Tokoh Agama yang Lebih Kencang Aspek Politiknya

Penataan kota yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta harus didukung oleh semua pihak. Tidak hanya dukungan dari pihak swasta, akademisi, dan media saja, tetapi penataan kota juga harus melibatkan komunitas. Salah satunya organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga keagamaan.

Demikian disampaikan Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma’arif, saat diskusi Balkoters bertajuk ‘Musim Hujan dan Keselamatan Warga’ di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).

Samsul menyoroti banyaknya musibah di ibukota dari sudut pandang religi karena minimnya peran tokoh agama, termasuk pemahaman keagamaan di masyarakat yang masih kurang.

Jika merujuk pada materi ceramah di majelis taklim maupun di tempat kerja, kata Samsul, mayoritas membahas soal aspek sosial, ibadah, hingga menyinggung aspek politik.

“Mungkin di Jakarta kadang-kadang aspek politiknya yang lebih kencang, tetapi belum merata bagaimana memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, misalnya bahaya orang yang tidak mengolah air secara benar,” terang Samsul.

Sebagai contoh, pengelolaan air yang harusnya ditangani pemerintah. Namun faktanya banyak sekelompok masyarakat justru memanfaatkan air tanah dengan cara membeli mesin sendiri, sehingga berdampak terhadap penurunan muka tanah atau land subsidence.

“Banyak pengamat yang memprediksi bahwa Jakarta itu 30 tahun atau 50 tahun yang akan datang bakal tenggelam. Itu artinya, bukan hanya sekadar omongan yang biasa saja, tapi ini harus ditanggapi para pemimpin di Jakarta,” tutur Samsul.

“Jadi air itu harus dikelola oleh pemerintah dan ini harus direkomendasikan oleh tokoh agama untuk penguatan, sehingga gedung-gedung besar tidak seenaknya saja mengambil air tanah. Kalau itu dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan 50 tahun yang akan datang Jakarta bakal tenggelam,” sambungnya.