Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo/Net
Perbedaan sikap PDI Perjuangan terhadap Dewan Kolonel dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memunculkan tafsir politik yang menarik.
Dewan Kolonel yang terdiri dari beberapa anggota DPR fraksi PDIP pendukung Puan diberi sankki peringatan keras karena bekerja untuk pencalonan Puan Maharani calon presiden (Capres) 2024.
Ganjar sendiri menjalani panggilan wajib pada Senin (24/10) karena menyatakan siap Nyapres saat menjadi narasumber di salah satu tv swasta nasional. Berbeda nasib dengan Dewan Kolonel pendukung Puan, Ganjar justru hanya mendapat peringatan lisan atas apa yang disampaikan itu.
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai kelompok oligarki sedang menekan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meloloskan calon presiden (Capres) tertentu di 2024.
Oligarki, kata Fadhli, nampaknya akan berusaha merebut wewenang Ketum PDIP dalam menentukan sikap politik terkait Capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.
Pendapat Fadhli itu ia dasarkan pada berbagai rangkaian manuver politik belakangan ini. Termasuk, soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 yang pernah berhembus.
Fadhli menilai, narasi dan opini yang dibangun itu cenderung mencederai nilai-nilai UUD 1945.
"Manuver kelompok oligarki untuk meloloskan maksud mereka di 2024 semakin menguat, setelah gagal mendorong masa jabatan presiden tiga periode, kini, mencoba menekan Megawati, selaku pemegang hak prerogatif menentukan Capres PDIP," demikian analisa tertulis Fadhli kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/10).
Lebih lanjut, Fadhli menjabarkan sejumlah indikasi lain peran oligarki dalam memuluskan proyek suksesi Capres tertentu. Diantaranya soal pernyataan Ganjar Pranowo yang siap menjadi presiden di 2024.
"Ada narasi bahwa PDIP akan keok jika tidak dukung Ganjar, hingga pernyataan Ganjar siap diusung sebagai Capres tanpa sepengetahuan dan izin partai di salah satu stasiun TV swasta adalah indikasi rangkaian manuver tersebut," terangnya.
Narasi-narasi yang dibangun menurut Alumnus UIN Jakarta itu jelas sebuah tekanan simbolik yang ditujukan kepada PDIP.
"Itu bentuk tekanan. Yang terbangun seolah-olah PDIP besar karena seorang figur tertentu, bukan karena kerja-kerja kolektif mesin partai dari level terbawah," jelasnya.
Padahal, menurutnya kemenangan PDIP di dua Pemilu sebelumnya merupakan hasil kerja bersama dengan azas gotong royongnya PDIP.
Selain itu, Fadhli berpendapat, PDIP bisa memenangkan Pemilu 2024 bukan karena faktor orang perorang atau tokoh tertentu.
"Naif kalau disebut kalau bukan Ganjar PDIP keok," pungkasnya.
