Berita

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Calon Presiden dari Nasdem, Anies Baswedan/Net

Politik

Dampak Elektoral Jadi Penyebab PKS dan Demokrat Belum Merapat ke Nasdem

MINGGU, 23 OKTOBER 2022 | 13:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga menyampaikan sikap tegas mengumumkan berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan. Diduga, masih ada faktor penghambat yang membuat kedua partai masih tarik ulur.

Direktur Eksekutif Center For Indonesi Strategic (CISA) Henry Mendrofa mengurai faktor yang dimaksud adalah konfigurasi politik ke depan. Seperti penentuan calon presiden dan wakil presiden, hingga kemungkinan adanya dampak elektoral dari masing-masing partai politik.

"Demokrat kan masih mendorong AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai figur capres. Demikian juga PKS pasti punya kadernya, ada Salim Segaf atau Gubernur NTB sekarang Zulkifliemansyah,” ucap Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/10).


Sementara untuk faktor elektoral, Nasdem dinilai akan mengambil ceruk elektoral dari masyarakat yang kontra dengan pemerintah. Ceruk ini mirip-mirip dengan basis yang dimiliki Demokrat dan PKS.

Atas alasan itu, PKS dan Demokrat akan menimbang matang untuk berkoalisi dengan Nasdem. Termasuk, siapa calon yang akan didaulat untuk menjadi pendamping.

"Artinya ada juga pertimbangan kedua parpol untuk mencoba menarik ceruk masyarakat yang justru pro rezim,” katanya.

Dia menambahkan kemungkinan PKS dan Demokrat merapat ke Golkar peluangnya sangat besar, untuk meraup suara besar. Terlebih Golkar merupakan koalisi pemerintah.

"Jelas, dari sisi komunikasi politik saya melihat justru Demokrat juga dekat dengan Golkar yang saya kira dari sini juga bisa terbangun komitmen koalisi,” urainya.

"Golkar, Demokrat dan juga PKS pernah berkoalisi, tentunya tidak begitu sulit untuk membuat komitmen koalisi di 2024,” demikian Henry.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya