Berita

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Calon Presiden dari Nasdem, Anies Baswedan/Net

Politik

Dampak Elektoral Jadi Penyebab PKS dan Demokrat Belum Merapat ke Nasdem

MINGGU, 23 OKTOBER 2022 | 13:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga menyampaikan sikap tegas mengumumkan berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan. Diduga, masih ada faktor penghambat yang membuat kedua partai masih tarik ulur.

Direktur Eksekutif Center For Indonesi Strategic (CISA) Henry Mendrofa mengurai faktor yang dimaksud adalah konfigurasi politik ke depan. Seperti penentuan calon presiden dan wakil presiden, hingga kemungkinan adanya dampak elektoral dari masing-masing partai politik.

"Demokrat kan masih mendorong AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai figur capres. Demikian juga PKS pasti punya kadernya, ada Salim Segaf atau Gubernur NTB sekarang Zulkifliemansyah,” ucap Henry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/10).


Sementara untuk faktor elektoral, Nasdem dinilai akan mengambil ceruk elektoral dari masyarakat yang kontra dengan pemerintah. Ceruk ini mirip-mirip dengan basis yang dimiliki Demokrat dan PKS.

Atas alasan itu, PKS dan Demokrat akan menimbang matang untuk berkoalisi dengan Nasdem. Termasuk, siapa calon yang akan didaulat untuk menjadi pendamping.

"Artinya ada juga pertimbangan kedua parpol untuk mencoba menarik ceruk masyarakat yang justru pro rezim,” katanya.

Dia menambahkan kemungkinan PKS dan Demokrat merapat ke Golkar peluangnya sangat besar, untuk meraup suara besar. Terlebih Golkar merupakan koalisi pemerintah.

"Jelas, dari sisi komunikasi politik saya melihat justru Demokrat juga dekat dengan Golkar yang saya kira dari sini juga bisa terbangun komitmen koalisi,” urainya.

"Golkar, Demokrat dan juga PKS pernah berkoalisi, tentunya tidak begitu sulit untuk membuat komitmen koalisi di 2024,” demikian Henry.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya