Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno/RMOL

Politik

Pengamat: KIB Cenderung Pilih Musyawarah untuk Tentukan Capres

SELASA, 18 OKTOBER 2022 | 10:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mulai melakukan pembahasan mengenai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pilpres 2024 pada November nanti di wilayah Indonesia Timur, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga disebut bakal memprioritaskan kader masing-masing untuk diusung sebagai capres.

Penunjukan capres tidak dilakukan lewat mekanisme pemungutan suara atau voting, tetapi musyawarah untuk mencapai aklamasi.


"Melihat kecenderungannya, partai-partai di KIB akan usung nama-nama capres yang bakal diusung di Pilpres 2024. Golkar, PPP, dan PAN akan urun rembuk. Meletakkan nama-nama capres di atas meja perundingan untuk disetujui," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Selasa (18/10).

Menurutnya, KIB akan cenderung memilih jalan bermusyawarah dalam penentuan nama calon presiden yang hendak diusung di Pilpres 2024.

"KIB sejauh ini kekeluargaan, mungkin karena pemilu masih jauh. Belum ada kata final soal capres," tambahnya.

Adi juga menilai dukungan dari sejumlah kader PPP dan PAN untuk Ganjar Pranowo belum mencerminkan sikap resmi partai terkait.

"Deklarasi di sejumlah tempat kader PAN dan PPP ke Ganjar bagian dinamika politik internal dua partai itu. Dan tentunya keputusan finalnya resmi dari sikap partai nantinya," beber pengamat politik dari UIN Syahid Jakarta itu.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan KIB akan menempuh mekanisme voting atau konvensi ketika musyawarah menemui jalan buntu.

"Kalau deadlock pastinya ada mekanisme lain. Misalnya voting atau konvensi,” demikian Adi Prayitno.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya