Pukul Gong, Firli Bahuri Resmi Buka Rakor Pembentukan Desa Antikorupsi 2023

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi (rakor) pembentukan desa antikorupsi tahun 2023 bersama pejabat di 22 Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia.

Pembukaan ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Firli dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana dan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kuswidjanto Sudjadi yang turut satu panggung dengan Firli.

"Kita akan melakukan pemukulan gong, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, suara gong ini menggelorakan semangat Indonesia antikorupsi, berawal dari desa kita mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi," ujar Firli di Ballroom 1 Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi (18/10).

Selanjutnya, Firli memukul gong sebanyak tiga kali. Setelah itu, Firli mengajak Sekretaris Daerah (Sekda) dari Pemprov Aceh, Pemprov Kaltara, Pemprov Papua untuk berfoto bersama.

Kemudian, secara bersama-sama dengan seluruh peserta, Firli Bahuri turut berfoto bersama menandakan berakhirnya acara ini.

Rakor Pembentukan Desa Antikorupsi 2023 ini dihadiri oleh pejabat terdiri dari Sekda, Inspektur, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari 66 pemerintah kabupaten/kota dari 22 pemerintah provinsi yang desanya akan diusulkan menjadi percontohan Desa Antikorupsi.

Setelah acara pembukaan ini, dilanjutkan dengan pemberian materi pembekalan awal tentang Pemberdayaan Desa Antikorupsi, Pengelolaan Keuangan Desa, serta Indikator Desa Antikorupsi dan Metode Penilaian.

Adapun tujuan Program Desa Antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

KPK berharap dengan desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya sebagai desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.