Berita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan/Net

Politik

KIB Harus Utamakan Ketum Parpol Sendiri daripada Kader Partai Lain

MINGGU, 16 OKTOBER 2022 | 09:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus sadar dan mengutamakan untuk mengusung ketua umum (ketum) partai politik (parpol) sendiri yang tergabung di KIB untuk Pilpres 2024 daripada kader parpol lainnya.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi munculnya dukungan akar rumput parpol yang tergabung dalam KIB, yakni Partai Golkar, PPP, dan PAN yang mendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024.

"Saya kira KIB mestinya sadar bahwa kader parpol sendiri harus diutamakan daripada kader parpol lain," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/10).


Saiful menilai, demi wibawa parpol yang tergabung KIB, harus mampu dan percaya diri dengan kader parpol yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

"Kalau kemudian akar rumput banyak yang deklarasi kader nonparpol bahkan kader parpol lain, maka sesungguhnya salah satu bentuk kegagalan parpol tersebut dalam membina kader parpol sendiri," kata Saiful.

Padahal kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, KIB sendiri tidak kekurangan stok tokoh-tokoh parpol yang mampu dan dapat diusung sebagai capres ataupun calon wakil presiden (cawapres).

Bahkan, KIB dianggap mengalami kemunduran apabila justru mengusung kader parpol lain untuk dimajukan bertarung di Pilpres 2024 mendatang.

"Sebaiknya saya kira perlu dipertimbangkan untuk mengusung ketum partai sendiri daripada mengusung kader partai lain. Kalau mau objektif jangan maulah mengusung kader partai lain, kecuali Ketua-ketua parpolnya sudah masuk angin atau merupakan representasi dari kader partai lain," pungkas Saiful.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya