Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali/Net

Politik

Nasdem: Koalisi Indonesia Hebat Bukan Karena PDIP, tapi Karena Sosok Presiden Joko Widodo

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 18:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung majunya Presiden Joko Widodo digerakkan oleh lima partai politik, alias bukan karena PDI Perjuangan saja. KIH terbentuk dan bergerak lebih karena sosok Jokowi yang diminati rakyat untuk maju kembali menjadi presiden.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, menyoal pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung ada partai politik berwarna biru yang terlepas dari koalisi pemerintah.

Ahmad Ali mengatakan, seharusnya Hasto memiliki etika politik yang baik dan menghormati keputusan partai politik dengan tidak menyudutkan partai koalisi pemerintah yang telah bersikap tegas atas keputusan calon presiden untuk Pemilu 2024.


Pada posisi itu, Partai Nasdem telah mengumumkan menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Harusnya Hasto memahami betul bahwa persoalan pencalonan Anies itu dalam kontek kontestasi 2024,” ujar Ahmad Ali, Selasa (11/10).

Dia mengingatkan bahwa lima partai politik dalam KIH yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP bersama-sama membangun koalisi karena sosok Jokowi.

“Sebetulnya kita bisa bersama-sama kemarin itu karena Pak Jokowi bukan karena PDIP, harusnya ini koalisi ini dipandang kerjasama politik yang kita lakukan bersama PDIP, Nasdem, di 2014 itu dipersatukan oleh Pak Jokowi,” katanya.

"Pak Jokowi ini ini menjadi figur yang kita lihat bisa membawa harapan masyarakat. Sayangnya, kita berakhir pada 2024, itulah kontrak politik yang sudah kita lakukan, Pak Presiden dengan Pak Maruf Amin dan koalisi-koalisinya,” imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR RI menambahkan, PDIP harus bisa saling menghargai, dan mengevaluasi dalam kabinet Indonesia Maju. Partai Nasdem, kata Ahmad Ali, merupakan partai yang konsisten mendukung Presiden Jokowi sejak 2014 bukan karena PDIP.

“Sehingga apa yang disampaikan tanggal 3 Oktober 2022 itu, adalah kontestasi Pilpres 2024, bukan kemudian untuk tandingan dan merongrong pemerintahan Pak Jokowi,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya