Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali/Net

Politik

Nasdem: Koalisi Indonesia Hebat Bukan Karena PDIP, tapi Karena Sosok Presiden Joko Widodo

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 18:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung majunya Presiden Joko Widodo digerakkan oleh lima partai politik, alias bukan karena PDI Perjuangan saja. KIH terbentuk dan bergerak lebih karena sosok Jokowi yang diminati rakyat untuk maju kembali menjadi presiden.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, menyoal pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung ada partai politik berwarna biru yang terlepas dari koalisi pemerintah.

Ahmad Ali mengatakan, seharusnya Hasto memiliki etika politik yang baik dan menghormati keputusan partai politik dengan tidak menyudutkan partai koalisi pemerintah yang telah bersikap tegas atas keputusan calon presiden untuk Pemilu 2024.


Pada posisi itu, Partai Nasdem telah mengumumkan menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Harusnya Hasto memahami betul bahwa persoalan pencalonan Anies itu dalam kontek kontestasi 2024,” ujar Ahmad Ali, Selasa (11/10).

Dia mengingatkan bahwa lima partai politik dalam KIH yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP bersama-sama membangun koalisi karena sosok Jokowi.

“Sebetulnya kita bisa bersama-sama kemarin itu karena Pak Jokowi bukan karena PDIP, harusnya ini koalisi ini dipandang kerjasama politik yang kita lakukan bersama PDIP, Nasdem, di 2014 itu dipersatukan oleh Pak Jokowi,” katanya.

"Pak Jokowi ini ini menjadi figur yang kita lihat bisa membawa harapan masyarakat. Sayangnya, kita berakhir pada 2024, itulah kontrak politik yang sudah kita lakukan, Pak Presiden dengan Pak Maruf Amin dan koalisi-koalisinya,” imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR RI menambahkan, PDIP harus bisa saling menghargai, dan mengevaluasi dalam kabinet Indonesia Maju. Partai Nasdem, kata Ahmad Ali, merupakan partai yang konsisten mendukung Presiden Jokowi sejak 2014 bukan karena PDIP.

“Sehingga apa yang disampaikan tanggal 3 Oktober 2022 itu, adalah kontestasi Pilpres 2024, bukan kemudian untuk tandingan dan merongrong pemerintahan Pak Jokowi,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya