Berita

Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bengkulu, Ariyono Gumay/Net

Politik

Kritik Rencana Anggaran 140 M untuk Pembangunan Balaikota Bengkulu, Politikus PPP: Rakyat Butuh Penanganan Banjir Bukan Rumah Dinas

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 14:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana penambahan anggaran untuk proyek balaikota tahap II sebesar Rp 70 miliar mendapat kritik keras dari Fraksi Persatuan Perjuangan (PPP) DPRD Kota Bengkulu. Sebab, yang harus jadi perhatian saat ini adalah kondisi masyarakat yang selalu cemas kebanjiran ketika hujan deras turun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PPP, Ariyono Gumay, pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perda terhadap APBD Kota Bengkulu tahun 2023, Senin (10/10).

Menurutnya, tahun 2022 ini saja proyek pembangunan tahap I balaikota beserta fasilitas lainnya sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 70 miliar. Jika pada 2023 kembali diusulkan penambahan Rp70 miliar, artinya Pemkot sudah menghabiskan Rp 140 miliar hanya untuk sebuah rumah jabatan.


Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan slogan yang selama ini didengungkan oleh Walikota Helmi Hasan yakni APBD untuk rakyat.

"Kami bayar pajak bukan untuk sebuah rumah dinas. Masyarakat butuhnya penanganan banjir, tiap hujan deras warga kota cemas, sementara anggaran yang disiapkan malah tidak pantas. Pemerintah lebih memilih membangun proyek mubazir yang menghabiskan ratusan miliar ketimbang fokus infrastruktur dasar dan penanganan banjir," katanya kepada Kantor Berita RMOLBengkulu, Selasa (11/10).

Selain fokus penanganan banjir, PPP juga mendorong agar Pemkot memperhatikan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu yang masih dalam tahap transisi akibat pandemi Covid-19.

"Kami minta Pemkot agar membuat kajian akademis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam membuat perencanaan program. Jangan malah menjalankan proyek dengan anggaran besar tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat sama sekali," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota, Dedy Wahyudi, menanggapi santai kritikan dari Fraksi PPP. Menurutnya pandangan fraksi ini memang sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalan program kerja ke depan.

"Nanti akan dibahas bersama, kalau ada pihak yang menolak itu wajar-wajar saja," ujarnya singkat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya