Kritik Rencana Anggaran 140 M untuk Pembangunan Balaikota Bengkulu, Politikus PPP: Rakyat Butuh Penanganan Banjir Bukan Rumah Dinas

Rencana penambahan anggaran untuk proyek balaikota tahap II sebesar Rp 70 miliar mendapat kritik keras dari Fraksi Persatuan Perjuangan (PPP) DPRD Kota Bengkulu. Sebab, yang harus jadi perhatian saat ini adalah kondisi masyarakat yang selalu cemas kebanjiran ketika hujan deras turun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PPP, Ariyono Gumay, pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perda terhadap APBD Kota Bengkulu tahun 2023, Senin (10/10).

Menurutnya, tahun 2022 ini saja proyek pembangunan tahap I balaikota beserta fasilitas lainnya sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 70 miliar. Jika pada 2023 kembali diusulkan penambahan Rp70 miliar, artinya Pemkot sudah menghabiskan Rp 140 miliar hanya untuk sebuah rumah jabatan.

Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan slogan yang selama ini didengungkan oleh Walikota Helmi Hasan yakni APBD untuk rakyat.

"Kami bayar pajak bukan untuk sebuah rumah dinas. Masyarakat butuhnya penanganan banjir, tiap hujan deras warga kota cemas, sementara anggaran yang disiapkan malah tidak pantas. Pemerintah lebih memilih membangun proyek mubazir yang menghabiskan ratusan miliar ketimbang fokus infrastruktur dasar dan penanganan banjir," katanya kepada Kantor Berita RMOLBengkulu, Selasa (11/10).

Selain fokus penanganan banjir, PPP juga mendorong agar Pemkot memperhatikan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu yang masih dalam tahap transisi akibat pandemi Covid-19.

"Kami minta Pemkot agar membuat kajian akademis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam membuat perencanaan program. Jangan malah menjalankan proyek dengan anggaran besar tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat sama sekali," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota, Dedy Wahyudi, menanggapi santai kritikan dari Fraksi PPP. Menurutnya pandangan fraksi ini memang sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalan program kerja ke depan.

"Nanti akan dibahas bersama, kalau ada pihak yang menolak itu wajar-wajar saja," ujarnya singkat.