Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Net

Dunia

Jika Maduro Bersedia Lanjutkan Dialog dengan Oposisi, AS Siap Longgarkan Sanksi untuk Venezuela

KAMIS, 06 OKTOBER 2022 | 14:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) menawarkan keringanan sanksi pada Venezuela jika Presiden Nicolas Maduro bersedia untuk terus membuka pembicaraan dengan pihak oposisi demi memulihkan demokrasi.

Saat ini pemerintahan Presiden Joe Biden tengah bersiap memberikan tawaran tersebut, khususnya menjelang rencana pemilu yang adil dan bebas pada 2024 di Venezuela.

Menurut Wall Street Journal (WSJ), salah satu dari beberapa pelonggaran sanksi yang akan ditawarkan oleh pemerintahan Biden berupa melanjutkan operasi Chevron Corp di Venezuela.


Kesepakatan itu akan membuka jalan bagi Chevron dan perusahaan jasa minyak AS untuk melanjutkan ekspor minyak Venezuela ke pasar global di tengah melonjaknya harga energi di seluruh dunia.

Akan tetapi, para pejabat AS menyebut, untuk saat ini kesepakatan itu belum sepenuhnya rampung diselesaikan, masih ada kemungkinan kesepakatan ini bisa gagal, jika pemerintah Maduro tidak menyanggupi syarat-syarat yang telah disebutkan.

Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adrienne Watson pada Rabu (5/10) mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah kebijakan sanksi tanpa langkah konstruktif yang dilakukan oleh Maduro untuk memulihkan demokrasi Venezuela.

“Kebijakan sanksi kami terhadap Venezuela tetap tidak berubah. Kami akan terus menerapkan dan menegakkan sanksi Venezuela," kata Watson.

Industri minyak Venezuela kini telah berada di bawah sanksi keras AS sejak 2019 lalu, ketika pemerintahan Donald Trump dan sekutu Barat menyatakan pemimpin oposisi Juan Guaido dan menuduh Maduro berbuat curang. Produksi minyak di negara itu kemudian menjadi anjlok setelah mengalami krisis ekonomi yang terjadi selama bertahun-tahun, salah urus produksi, serta sanksi yang diberlakukan AS.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya