Berita

Bendera partai politik/Net

Politik

Hanya 20 Parpol yang Bisa Jalani Verifikasi Administrasi Tahap II KPU, Ini Daftarnya

SENIN, 03 OKTOBER 2022 | 09:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Verifikasi administrasi dokumen perbaikan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 hanya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada 20 partai politik (parpol) saja.

Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Idham Holik, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin pagi (3/10).

"Terhadap parpol yang melakukan perbaikan dokumen persyaratan, hasilnya 20 parpol dapat melengkapi perbaikan dan dilanjutkan verifikasi administrasi tahap ke-2," ujar Idham.


Idham menjelaskan, 20 parpol yang berhasil memperbaiki dokumen persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 tersebut merupakan bagian dari 24 parpol yang dinyatakan lengkap dokumennya, sehingga bisa dilakukan verifikasi admnistrasi sejak 2 Agustus hingga 14 September 2022 lalu.

"Namun dari 24 parpol yang dilakukan verifikasi administrasi terdapat parpol yang dinyakan MS (memenuhi syarat) dan BMS (belum memenuhi syarat)," sambungnya menjelaskan.

Untuk parpol yang memenuhi syarat, lanjut Idham memaparkan, bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual. Sementara yang belum memenuhi syarat harus memperbaiki dokumen persyaratannya sejak 15 September hingga 28 September 2022 lalu.

Dalam rentang waktu itu, KPU menyatakan hanya ada 20 parpol yang berhasil memperbaiki dokumen persyaratannya.

"Sementara terdapat empat parpol lainnya yang tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan dan tidak dilanjutkan dengan verifikasi administrasi tahap kedua," demiian Idham.

Berikut ini daftar 20 parpol yang dilakukan verifikasi administrasi tahap ke-2:

1. PPP
2. PKB
3. PDI Perjuangan
4. Partai Nasdem
5. Partai Demokrat
6. PAN
7. Partai Gerindra
8. PSI
9. Partai Golkar
10. Perindo
11. PKN
12. PKS
13. Partai Gelora Indonesia
14. PBB
15. Partai Hanura
16. Partai Prima
17. Partai Ummat
18. Partai Buruh
19. Partai Garuda
20. PKP Indonesia.

Berikut ini daftar 4 parpol yang tidak dapat dilakukan verifikasi administrasi tahap ke-2:

1. Parsindo
2. Republik
3. Republikku Indonesia
4. Republik Satu.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya