Berita

Bendera partai politik/Net

Politik

Hanya 20 Parpol yang Bisa Jalani Verifikasi Administrasi Tahap II KPU, Ini Daftarnya

SENIN, 03 OKTOBER 2022 | 09:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Verifikasi administrasi dokumen perbaikan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 hanya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada 20 partai politik (parpol) saja.

Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Idham Holik, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin pagi (3/10).

"Terhadap parpol yang melakukan perbaikan dokumen persyaratan, hasilnya 20 parpol dapat melengkapi perbaikan dan dilanjutkan verifikasi administrasi tahap ke-2," ujar Idham.


Idham menjelaskan, 20 parpol yang berhasil memperbaiki dokumen persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 tersebut merupakan bagian dari 24 parpol yang dinyatakan lengkap dokumennya, sehingga bisa dilakukan verifikasi admnistrasi sejak 2 Agustus hingga 14 September 2022 lalu.

"Namun dari 24 parpol yang dilakukan verifikasi administrasi terdapat parpol yang dinyakan MS (memenuhi syarat) dan BMS (belum memenuhi syarat)," sambungnya menjelaskan.

Untuk parpol yang memenuhi syarat, lanjut Idham memaparkan, bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual. Sementara yang belum memenuhi syarat harus memperbaiki dokumen persyaratannya sejak 15 September hingga 28 September 2022 lalu.

Dalam rentang waktu itu, KPU menyatakan hanya ada 20 parpol yang berhasil memperbaiki dokumen persyaratannya.

"Sementara terdapat empat parpol lainnya yang tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan dan tidak dilanjutkan dengan verifikasi administrasi tahap kedua," demiian Idham.

Berikut ini daftar 20 parpol yang dilakukan verifikasi administrasi tahap ke-2:

1. PPP
2. PKB
3. PDI Perjuangan
4. Partai Nasdem
5. Partai Demokrat
6. PAN
7. Partai Gerindra
8. PSI
9. Partai Golkar
10. Perindo
11. PKN
12. PKS
13. Partai Gelora Indonesia
14. PBB
15. Partai Hanura
16. Partai Prima
17. Partai Ummat
18. Partai Buruh
19. Partai Garuda
20. PKP Indonesia.

Berikut ini daftar 4 parpol yang tidak dapat dilakukan verifikasi administrasi tahap ke-2:

1. Parsindo
2. Republik
3. Republikku Indonesia
4. Republik Satu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya