Berita

Mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

RABU, 07 JANUARI 2026 | 02:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat politik sekaligus akademisi, M. Hatta Taliwang menilai kritik keras yang terus muncul di ruang publik tidak sepenuhnya berkaitan dengan kinerja program Prabowo Subianto, melainkan soal ekspektasi publik terhadap keberanian politik presiden.

Terutama ketegasan terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Keduanya sering dikaitkan dengan berbagai polemik yang mewarisi gejolak politik dan ekonomi saat ini. 

“Kritik yang kencang di media sosial itu bukan karena MBG atau pupuk, tapi karena kekecewaan publik terhadap sikap presiden yang dianggap belum berani menyentuh Jokowi dan Luhut,” ujar Hatta dikutip dalam akun Facebook pribadinya, Selasa malam, 6 Januari 2026. 
 

 
Hatta menjelaskan, Jokowi dan Luhut bukan sekadar individu, melainkan simpul kekuasaan yang terhubung dengan birokrasi, aparat penegak hukum, oligarki ekonomi, hingga jaringan media.
 
“Kalau disentuh secara frontal, risikonya nyata. Bisa terjadi resistensi aparat, sabotase birokrasi, tekanan pasar keuangan, bahkan delegitimasi Presiden,” jelasnya.
 
Menurut Hatta, persepsi bahwa Presiden Prabowo “takut” perlu dilihat secara lebih jernih. Ia menilai yang terjadi lebih merupakan kalkulasi kekuasaan, bukan ketakutan personal.
 
“Dalam teori politik, ada model pembersihan kekuasaan frontal, kooptasi, dan erosi bertahap. Prabowo tampaknya memilih kombinasi kooptasi dan erosi bertahap,” pungkas Hatta.
 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya