Berita

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Publika

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

RABU, 07 JANUARI 2026 | 01:53 WIB

MARI kita bedah kenapa Bahlil Lahadalia bisa menjadi "anak emas" di dua rezim (Jokowi dan Prabowo) meskipun penuh kontroversi.

Dari kacamata investigatif dan politik, posisi Bahlil bukan sekadar menteri biasa. Dia adalah "The Ultimate Fixer" atau eksekutor lapangan yang berani "kotor tangan" untuk kepentingan penguasa.

Berikut adalah bedah rekam jejak dan analisis kenapa dia begitu disayang elite:


Profil: Dari Sopir Angkot ke Puncak Kekuasaan (Narasi Zero to Hero)

Secara personal branding, kisah hidupnya "menjual". Lahir di Maluku, besar di Papua, pernah jadi supir angkot dan penjual kue. Ini narasi yang disukai politisi untuk menunjukkan keberpihakan pada "wong cilik".

Jalur Masuk: Jalur utamanya bukan akademisi atau teknokrat, tapi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Di sini dia membangun jaringan bisnis dan politik yang kuat, termasuk kedekatan awal dengan Jokowi yang juga berlatar belakang pengusaha.

Kenapa Dia Jadi "Kesayangan"? (Analisis Behind The Scenes). Bahlil memiliki apa yang jarang dimiliki teknokrat lulusan Ivy League: Loyalitas Tanpa Syarat & Keberanian Menabrak Aturan.

Eksekutor "Hilirisasi" & Investasi: Jokowi butuh uang masuk cepat. Bahlil dengan gaya preman pasarnya (dalam arti positif: lincah, berani terobos birokrasi) mampu merealisasikan target investasi yang macet di tangan menteri sebelumnya (seperti Tom Lembong). Dia yang membereskan sengketa lahan dan izin di lapangan.

Operator Politik "Kotor"

Kudeta Partai Golkar: Ingat bagaimana Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dan Bahlil naik jadi Ketua Umum Golkar dalam waktu kilat (Agustus 2024)? Ini operasi senyap tingkat tinggi untuk mengamankan kendaraan politik bagi Jokowi dan Prabowo di parlemen. Bahlil adalah "kuda troya" yang sukses menjalankan misi ini.

Izin Tambang untuk Ormas: Bahlil adalah otak di balik kebijakan membagi-bagikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke ormas keagamaan. Secara politis, ini langkah jenius (dan licik) untuk "membeli" diam dan dukungan ormas besar agar tidak mengkritik pemerintah.

Rekam Jejak Kontroversi (Yang Justru Disukai Penguasa)

Kontroversi Bahlil justru menunjukkan dia siap menjadi "bemper" presiden. Dia pasang badan, sehingga kritik publik mengarah ke dia, bukan ke Presiden.

Skandal Gelar Doktor UI (S3 Kilat): Meraih gelar doktor dalam 20 bulan di UI, yang kemudian ditangguhkan. Ini menunjukkan ambisinya untuk mendapatkan legitimasi akademis demi menutupi kekurangan latar belakang pendidikannya, meski caranya menabrak etika akademik.

Raja Jawa & Konflik Kepentingan: Ucapannya soal "Jangan main-main dengan Raja Jawa" adalah sinyal terbuka kepada musuh politik Jokowi. Di sisi lain, investigasi media (seperti Tempo) sering menyoroti dugaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya mendapat "karpet merah" di sektor tambang nikel.

Kasus "Upeti" Izin Tambang: Sempat ramai isu dugaan permintaan "fee" untuk menghidupkan kembali izin tambang yang dicabut. Meski dibantah, isu ini memperkuat citra bahwa kekuasaan perizinan di tangannya sangat transactional.

Kesimpulan: Aset atau Beban?

Di mata publik dan pengamat hukum, Bahlil mungkin dilihat sebagai simbol kemunduran etika pejabat publik (konflik kepentingan, etika akademik).

Namun, di mata Presiden (Jokowi dan Prabowo), Bahlil adalah aset tak ternilai. Kenapa? Karena dia: Pencari Dana (Fundraiser) lewat kendali atas tambang dan investasi; Pengendali Partai: Memegang Golkar berarti mengamankan stabilitas parlemen dan Bemper Politik: Siap disalahkan demi melindungi "Bos Besar".

Selama politik Indonesia masih transaksional dan butuh "dana taktis" dari sumber daya alam, orang seperti Bahlil akan selalu mendapat panggung utama.

Dia bukan sekadar menteri, dia adalah "kasir" dan "jenderal lapangan" untuk urusan logistik politik.


Drs. Ariadi MSi
Akademisi dan Praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya