Berita

Gedung Kejaksaan Agung/Net

Politik

Survei Indikator: Kinerja Kejaksaan Agung Pengaruhi Kepuasan Publik pada Presiden Jokowi

MINGGU, 02 OKTOBER 2022 | 19:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung turut memengaruhi tingkat kepuasan publik atau approval rate terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Begitu pandangan responden dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Survei ini, dipaparkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi secara daring, Minggu (2/10).

Dikatakan Burhanuddin, ada kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden. Menurutnya, kenaikan tersebut bahkan terjadi hanya dalam waktu sepekan.


Pada survei terbaru, 13-20 September 2022, tingkat kepuasan presiden berada di angka 67,2 persen. Pada survei sebelumnya, yakni dalam rentang 5-10 September 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih berada di angka 62,6 persen.

“Saya dua alasan yang membuat approval rate Jokowi rebound. Salah satunya terkait kondisi penegakan hukum,” kata Burhanuddin.

Dalam temuan terbaru, lanjutnya, Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik, meninggalkan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kepolisian.

“Selama saya melakukan survei, terutama terkait opini publik, belum pernah Kejaksaan berada di peringkat paling atas,” ujarnya

Di sisi lain, Burhanuddin menyampaikan, tingginya tingkat kepercayaan publik berkorelasi positif terhadap kepuasan kinerja presiden. Pasalnya, secara administratif, Kejaksaan berada di bawah presiden.

“Kepala negara secara administratif berada di atas Kejaksaan. Ini (tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan) berpengaruh terhadap citra positif presiden,” pungkasnya.

Survei ini digelar pada 13-20 September 2022 dengan melibatkan 1.200 warga negara Indonesia (WNI), yang telah memiliki hak pilih, di 34 provinsi sebagai responden.

Para responden diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara terlatih. Adapun toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya