Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kebijakan Nol-Covid China Abaikan Keselamatan Warga Tibet

SELASA, 27 SEPTEMBER 2022 | 10:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan nol-Covid yang diberlakukan Pemerintah China membuat warga Tibet menderita.  Banyak warga mengeluh lantaran kebijakan tersebut dianggap telah gagal untuk melindungi keselamatan serta keamanan warga Tibet.

"Kebijakan nol-Covid menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Salah urus wabah pandemi di Tibet hanya mengekspos implementasi kebijakan Covid Beijing yang gagal," tulis siaran pers Administrasi Tibet Pusat, yang dikutip dari Ani News pada Senin (26/9).

Wabah Covid pertama kali secara resmi diumumkan di Tibet pada 8 Agustus 2022 tahun ini, dengan 22 kasus positif Covid terdeteksi di daerah Lhasa dan Ngari. Dalam beberapa minggu setelahnya, sedikitnya 3.627 orang dilaporkan positif. Penguncian ketat kemudian segera diberlakukan oleh pemerintah di Lhasa, Shigatse, dan Ngari.


Pemerintah China dikabarkan kerap kali menyeret paksa warga Tibet ke pusat isolasi di Daerah Otonomi Tibet (TAR), dengan keluarga mereka yang harus menanggung ketidakpastian dari pemulangan dan pembaruan kabar tentang pasien isolasi.

Saat ini, diperkirakan 53.076 orang tinggal di dalam TAR. Menurut rilis tersebut, fasilitas karantina saat ini padat dan penuh sesak akibat melonjaknya pasien isolasi yang terus dipaksa masuk. Warga Tibet juga menderita kelangkaan makanan, serta kekurangan pasokan medis yang cukup. Kondisi hidup di dalam pusat isolasi tersebut dikabarkan tidak higienis dan sangat tidak layak, sedangkan, seharusnya pusat isolasi menjadi tempat yang paling aman untuk berlindung dari virus Covid-19, namun keadaan di Tibet menyatakan sebaliknya.

Beberapa penduduk mengatakan bahwa kondisi mereka jauh lebih buruk daripada seorang tahanan, seorang warga Tibet lainnya sering dipukuli karena memprotes situasi kehidupan mereka yang mengerikan di bawah penguncian Covid yang ketat.

Sementara pemerintah China terus menutupi kasus ini dengan mengklaim tidak ada kekurangan dalam penerapan kebijakan nol-covidnya selama wabah covid terbaru di Tibet. Mereka juga mengaku telah memberikan layanan medis yang berkualitas tinggi dan pasokan komoditas penting yang tepat waktu, yang disebut dalam rilis tersebut sebagai klaim palsu.

Beberapa video yang dibuat oleh media pemerintah bahkan menggambarkan pejabat Partai Komunis China sebagai pahlawan dalam pertempuran sengit melawan Covid. Sementara, banyak warga Tibet yang kini menderita akibat kebijakan nol-covid yang diterapkan oleh pemerintah China.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya