Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kebijakan Nol-Covid China Abaikan Keselamatan Warga Tibet

SELASA, 27 SEPTEMBER 2022 | 10:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan nol-Covid yang diberlakukan Pemerintah China membuat warga Tibet menderita.  Banyak warga mengeluh lantaran kebijakan tersebut dianggap telah gagal untuk melindungi keselamatan serta keamanan warga Tibet.

"Kebijakan nol-Covid menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Salah urus wabah pandemi di Tibet hanya mengekspos implementasi kebijakan Covid Beijing yang gagal," tulis siaran pers Administrasi Tibet Pusat, yang dikutip dari Ani News pada Senin (26/9).

Wabah Covid pertama kali secara resmi diumumkan di Tibet pada 8 Agustus 2022 tahun ini, dengan 22 kasus positif Covid terdeteksi di daerah Lhasa dan Ngari. Dalam beberapa minggu setelahnya, sedikitnya 3.627 orang dilaporkan positif. Penguncian ketat kemudian segera diberlakukan oleh pemerintah di Lhasa, Shigatse, dan Ngari.


Pemerintah China dikabarkan kerap kali menyeret paksa warga Tibet ke pusat isolasi di Daerah Otonomi Tibet (TAR), dengan keluarga mereka yang harus menanggung ketidakpastian dari pemulangan dan pembaruan kabar tentang pasien isolasi.

Saat ini, diperkirakan 53.076 orang tinggal di dalam TAR. Menurut rilis tersebut, fasilitas karantina saat ini padat dan penuh sesak akibat melonjaknya pasien isolasi yang terus dipaksa masuk. Warga Tibet juga menderita kelangkaan makanan, serta kekurangan pasokan medis yang cukup. Kondisi hidup di dalam pusat isolasi tersebut dikabarkan tidak higienis dan sangat tidak layak, sedangkan, seharusnya pusat isolasi menjadi tempat yang paling aman untuk berlindung dari virus Covid-19, namun keadaan di Tibet menyatakan sebaliknya.

Beberapa penduduk mengatakan bahwa kondisi mereka jauh lebih buruk daripada seorang tahanan, seorang warga Tibet lainnya sering dipukuli karena memprotes situasi kehidupan mereka yang mengerikan di bawah penguncian Covid yang ketat.

Sementara pemerintah China terus menutupi kasus ini dengan mengklaim tidak ada kekurangan dalam penerapan kebijakan nol-covidnya selama wabah covid terbaru di Tibet. Mereka juga mengaku telah memberikan layanan medis yang berkualitas tinggi dan pasokan komoditas penting yang tepat waktu, yang disebut dalam rilis tersebut sebagai klaim palsu.

Beberapa video yang dibuat oleh media pemerintah bahkan menggambarkan pejabat Partai Komunis China sebagai pahlawan dalam pertempuran sengit melawan Covid. Sementara, banyak warga Tibet yang kini menderita akibat kebijakan nol-covid yang diterapkan oleh pemerintah China.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya