Lucius: Seharusnya Rapat Komisi I dengan TNI Digelar Terbuka untuk Jelaskan Pernyataan Effendi Simbolon

Keputusan Komisi I DPR RI yang menggelar Rapat Kerja (Raker) secara tertutup terkait Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2023 pada Senin (26/9), berbuah kritikan.

Kritik itu, salah satunya disampaikan peneliti peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Kata dia, pada rapat tersebut publik menantikan kelanjutan dari pernyataan anggkota Komisi I DPR RI Effendi MS Simbolon yang menyebut TNI gerombolan dalam rapat kerja sebelumnya, pada Senin (5/9).

Pernyataan Effendi, muncul karena ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Selain menyebut kata gerombolan, politisi PDI Perjuangan itu juga menyebut ada disharmoni di tubuh TNI.

Lucius mengatakan, dengan rapat yang berlangsung terbuka, memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian atau lembaga, dan itu juga akan menjelaskan pernyataan Effendi terkait disharmoni di institusi TNI.

Terlebih, sambungnya, pada rapat hari ini, Jenderal Dudung hadir langsung di dalam ruangan.

"Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI," kata Lucius kepada wartawan, Senin (26/9).

Menurut dia, rapat yang berlangsung terbuka, bisa mengetahui harmonis atau tidak di internal kementerian/lembaga, karena soal hubungan antar-lembaga seperti TNI, juga terkait dengan kinerja lembaga yang seharusnya memang jadi urusan DPR untuk mengawasi.

"Jadi jangan justru rapat ditutup agar pembicaraan soal relasi antar pejabat yang memengaruhi kinerja justru ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?" ujarnya.

Lucius menilai, kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan Komisi I tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat yang harusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.

Karena itu, lanjutnya, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka dan jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.

"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup," tandasnya.