Berita

Beberapa pengunjuk rasa sedang berkumpul di depan kantor PBB di New York pada Jumat(23/9), untuk meminta pengakuan internasional atas kejahatan genosida yang dilakukan Pakistan di Bangladesh/Ani News

Dunia

Tuntut Pengakuan Internasional Atas Genosida yang Dilakukan Pakistan, Pengunjuk Rasa Berkumpul di Kantor PBB

SABTU, 24 SEPTEMBER 2022 | 15:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Para pengunjuk rasa berkumpul di depan kantor PBB di New York, untuk menuntut pengakuan badan PBB atas genosida yang dilakukan lebih dari lima dekade lalu oleh Angkatan Darat Pakistan di Bangladesh.

Seperti dimuat Ani News pada Sabtu (24/9), aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh aktivis Priya Saha ini dilakukan pada Jumat (23/9). Mereka mewakili etnis dan agama minoritas yang membantu Bangladesh dalam mencari pengakuan internasional atas kejahatan genosida yang dahulu dilakukan Pakistan.

Menurut kelompok hak asasi, serangan pada tahun 1971 dianggap sebagai salah satu kekejaman massal terburuk dalam sejarah. Sebab pada saat itu, diperkirakan hampir tiga juta orang terbunuh hanya dalam rentang waktu sembilan bulan. Melalui 'Operasi Searchlight’ yang diluncurkan oleh militer Pakistan, ratusan ribu warga Bangladesh mengalami luka parah pada 25 Maret 1971 lalu.


Saat ini tanggal tersebut diperingati oleh Perdana Menteri Bangladesh Syeikh Hasina sebagai Hari Genosida Internasional, untuk mencari keadilan serta mendapatkan perhatian dari dunia Internasional.

Selain itu, para pengunjuk rasa yang berkumpul di depan kantor PBB juga membawa plakat untuk menyerukan bantuan bagi perempuan dari komunitas Hindu, Kristen dan Sikh di Pakistan, yang rentan menjadi korban kekerasan, penculikan, nikah paksa dan pindah agama yang dilakukan oleh penduduk Pakistan.

Menurut sebuah laporan oleh South Asia Partnership-Pakistan bekerja sama dengan Aurat Foundation pada 2015, mereka menemukan, setidaknya 1.000 gadis minoritas Pakistan setiap tahun dipaksa untuk pindah agama.

Perempuan di Pakistan kerap kali tidak berani bersuara karena mereka tidak selalu berhasil melawan kejahatan ini menggunakan jalur hukum. Nasib perempuan dan anak perempuan dari agama minoritas seringkali diabaikan karena undang-undang yang ada, atau penanganan kasus melalui jalan hukum tidak selalu efektif di negara yang saat ini tengah mengalami bencana terparahnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya