Berita

Logo baru Masyarakat Ekonomi Siariah (MES)/Ist

Nusantara

Rapat BPH MES, Bahas Arah Kebijakan Hingga Pengembangan Jaringan

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022 | 20:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Badan Pengurus Harian (BPH Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menggelar rapat untuk membahas arah kebijakan hingga relisasi program kerja tahun 2022 di kantor DPP MES di Muamalat Tower, Jakarta, Jumat (23/9).

Dalam rapat pengurus MES periode 1442-1445 H ini, turut memaparkan misi MES hingga tahun 2030 mendatang. Adapun tahun 2021-2023 MES mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Sementara pada tahun 2024-2027, akan memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional. Dan pada tahun 2028-2030 MES mendorong implementasi sistem ekonomi dan keuangan syariah yang menyeluruh.


Sementara arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri, pengembangan industri keuangan
syariah nasional, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha di daerah dan pengembangan ekonomi syariah dari pedesaan secara berkelanjutan.

Terkait dengan perkembangan jaringan MES, per 20 September 2022 perwakilan MES sudah ada di Banten, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku da Sumatera Barat.

Sementara terdapat 11 perwakilan wilayah khusus (PWK) yaitu di Amerika Serikat, Federasi Rusia, Kerajaan Maroko, Korea Selatan, Republik Arab Mesir, RDR Aljazair, Tiongkok, Oman,Yaman, Prancis, Polandia dan Hongaria menunggu pelantikan pengurus.

Adapun direncanakan pembentukan PWK berikutnya di  Brunei Darussalam, Hongkong, Thailand, Tunisia, Swiss dan Belanda. Sementara rencana pembentukan perwakilan wilayah (PW) di dalam negeri akan dibentuk di Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, NTT, Papua dan Papua Barat.

BPH juga menguraikan sejumlah kegiatan organisasi yang telah dilakukan antara lain mewujudkan silaturahim di antara pelaku-pelaku ekonomi, perorangan, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi dan menginisiasi dan mengembangkan berbagai lembaga atau badan yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya