Dewan Kolonel Sulit Terwujud Tanpa Restu Megawati

Dewan Kolonel yang digagas anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI diyakini tidak akan berjalan mulus tanpa restu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Analisa pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga, adanya Dewan Kolonel sejatinya menegaskan sikap PDIP untuk mengusung Puan Maharani sebagai Capres pada Pilpres 2024.

"Dewan Kolonel itu terdiri dari para elite PDIP yang ada di Fraksi PDIP DPR RI. Terbentuknya Dewan Kolonel ini dengan sendirinya diketahui dan direstui Bambang Pacul yang juga sebagai Ketua Bappilu DPP PDIP,” ucap Jamiludin ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/9).

Belakangan, Bambang Wuryanto atau dikenal sebagai Bambang Pacul menyebut Dewan Kolonel sebatas guyonan. Selain itu, Megawati juga telah menegaskan gerakan yang diinisiasi oleh anggota Fraksi PDIP, Johan Budi itu tidak termasuk dalam AD ART partai.

Melihat sikap internal partai berlambang banteng ini, Jamiludin menganggap keberadaan Dewan Kolonel akan sulit tanpa ada restu dari Megawati.

"Ketua DPR RI (Puan) pun kiranya sulit memberi restu kalau bukan ada lampu hijau dari ketua umum yang juga ibundanya, Megawati Soekarnoputri,” tutupnya.