BERGEJOLAK! Keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak, menimbulkan aksi penolakan di berbagai daerah. Diksi kebijakan adalah penyelamatan anggaran.
Pertanyaannya, kenapa pilihan keputusan yang mendasarkan diri pada upaya "menyelamatkan", justru ditolak oleh pihak yang akan "diselamatkan"?.
Subsidi bahan bakar yang membengkak, dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Karena itu, pilihan kebijakan bukan kenaikan, melainkan "penyesuaian".
Situasinya pelik. Cekikan harga bahan bakar minyak sebagai komoditas internasional, sulit dihindari. Di sisi lain, kelemahan problem internal juga terkuak.
Penerima subsidi, selama ini dinikmati 70% oleh kelompok masyarakat yang mampu. Kesalahan alokasi tersebut telah berlangsung lama, dan diabaikan.
Kombinasi dua hantaman tersebut, naiknya harga acuan minyak dunia, dan tidak tepatnya sasaran penerima subsidi, menjadi penyebab kebijakan penyesuaian.
Dengan opsi terakhir tersebut, proses distribusi subsidi dialihkan pada kelompok masyarakat yang tidak mampu, melalui berbagai instrumen bantuan sosial.
Rasionalitas Alasan
Runutan latar belakang yang ditampilkan sebagai dasar keputusan, harus dibaca secara utuh dan dikaji letak keterkaitan satu dengan yang lain, secara rasional.
Seluruh uraian yang disampaikan, tampaknya tidak dapat dielakkan. Realitas ekonomi, memang begitu adanya. Tapi perlu untuk membaca realitas sosial.
Selama ini, publik jenuh dengan perilaku elite, yang terlihat jauh dari persoalan keseharian. Kesan itu melekat dalam ingatan dan benak publik.
Dampak langsung kenaikan bahan bakar, jelas akan dihadapi publik, dalam berbagai konsekuensi turunan, mulai dari harga barang, ongkos transportasi dan lainnya.
Pengambil kebijakan meminta dukungan, ingin dipahami bila situasinya tidak mudah. Di saat bersamaan, publik memandang pemangku kuasa memang dipilih bukan untuk tugas yang mudah.
Meski menggunakan alasan yang benar, tetapi publik masih belum bisa menerima, mengapa begitu? Terdapat ketidakpercayaan -
public distrust.
Lantas apa penyebab rasa tidak percaya? Pengalaman publik yang berkali-kali dikecewakan oleh perangai dan perilaku elite. Para wakil rakyat, justru memiliki gaya hidup yang berbeda dari yang diwakili.
Para elite tampil dalam berbagai panggung politik kekuasaan, terlebih jelang tahun pemilihan, sibuk dengan urusannya sendiri. Dengan itu, psikologi publik terbentuk.
Komunikasi Kebijakan
Di ranah komunikasi, demonstrasi merupakan bagian yang dimaknai sebagai umpan balik -
feedback. Hal itu harus dipahami, agar tujuan komunikasi bisa tercapai, yakni kesepahaman bersama.
Kerapkali kebijakan menyoal aspek teknis, tetapi implementasi atas kebijakan menjadi domain besar komunikasi, yang didalamnya berperan faktor persuasi.
Bilamana takaran komunikasi yang dilakukan tidak cukup dapat diterima publik, berarti terjadi kegagalan, karena tujuan kebijakan tentang hajat publik.
Idealnya, kepentingan publik menjadi dasar kebijakan -
bottom up, pada praktiknya kebijakan bersifat instruksional -
top down mewakili sisi pemangku kuasa.
Kesenjangan sudut pandang itu, menyebabkan rasa tidak percaya. Kalau urusan publik dipersepsikan membebani kas negara, pertanyaan selanjutnya, lalu apa tujuan bernegara? Bukankah untuk mengurusi urusan publik -
res publica.
Titik temu komunikasi terjadi bila ada ruang dialog, dengan mengedepankan prinsip etik. Dengan begitu, "bahan bakar" proses komunikasi terletak pada kejujuran, ketulusan, keterbukaan dan keadilan.
Kaidah moral menjadi "bahan bakar" komunikasi, guna membangun kesamaan pemahaman.
Termasuk pada proses komunikasi bahan bakar, memang tidak instan, perlu perubahan perilaku elite, agar kebijakan bisa diterima lapang dada oleh publik.
Demi kemerdekaan, yang disebut Soekarno sebagai jembatan emas menuju kehidupan yang sejahtera, maka kita memang sebaiknya segera berbenah.
