Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Saiful Anam: Banyak Proyek Jokowi Tidak Fungsional dan Cenderung Habiskan APBN

SELASA, 20 SEPTEMBER 2022 | 13:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu karena tidak fungsional dan hanya cenderung menghabiskan anggaran APBN.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi adanya pihak-pihak yang membanggakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi.

"Pembangunan proyek infrastruktur Jokowi harus dilihat dari fungsionalnya. Kita lihat bagaimana misalnya fungsi dari proyek-proyek yang dibangun tersebut. Saya melihat masih banyak proyek yang tidak fungsional, bahkan tingkat urgenitasnya tidak signifikan, sehingga cenderung menghabiskan dana anggaran APBN," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/9).


Kalau saja mau berhemat dan memprioritaskan anggaran berdasarkan pada skala prioritas fungsi, maka tentu pembangunan akan terseleksi dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

"Publik kan lebih melihat infrastruktur ini sebagai proyek yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga terus menerus dilakukan pembangunan meskipun nilai gunanya tidak signifikan bagi masyarakat," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini berharap, proyek yang ada tidak hanya menguntungkan pihak-pihak pelaksana proyek yang membuat anggaran negara boncos.

"Kalau terjadi demikian jelas tidak sehat, karena bukan untuk kepentingan umum tapi lebih kepada memuaskan kepentingan atau hazard pihak tertentu saja," pungkas Saiful.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya