Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat/Ist
Untuk menjaga posisi ketidaksetujuan kaum buruh terhadap segala kebijakan yang merugikannya maka diperlukan kewaspadaan semua pimpinan buruh terhadap upaya moderasi yang dilakukan penguasa.
Demikian himbauan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat kepada seluruh pimpinan buruh melalui keteranga tertulis di Jakarta, Senin (19/9).
Himbauan ini, Jumhur sampaikan ketika memberikan sambutan dalam acara Rakernas FSP Transport Indonesia (FSPTI KSPSI) di Bandung 16-17 September lalu.
Jumhur mengingatkan, hanya karena menerima bantuan apapun dari penguasa termasuk BSU (Bantuan Subsidi Upah) akibat kenaikan BBM atau menerima sembako murah dan bantuan kegiatan lainnya misalnya, pimpinan buruh jadi lemah dan lupa memperjuangkan tuntutan utamanya.
"Kalau gara-gara itu semua pimpinan buruh berubah dan tidak lagi berjuang keras menuntut perubahan kebijakan yang merugikan kaum buruh ya itu namanya sudah tersogok, baik disadari atau tidak,†kata Jumhur mewanti-wanti.
Semua pimpinan buruh, menurut mantan aktivis mahasiswa ITB tahun 80-an ini, silahkan saja berhubungan baik dengan pejabat seperti dengan Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan dengan Menteri atau Presiden.
“Tapi jangan berubah sikap dan harus tetap menuntut agenda utama kaum buruh yaitu cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah menjadi monster bagi kaum buruh Indonesia,†kata Jumhur.
Selanjutnya Jumhur membeberkan kalau sudah banyak pimpinan buruh yang disogok penguasa sehingga tidak lagi militan memperjuangkan nasib anggotanya.
"Kalau demo atau unjuk rasa pun hanya sekedar tampil dengan jumlah massa ala kadarnya bagai karnaval dan setelah mejeng sejam dua jam terus pulang. Ini namanya demo sekedar menggugurkan kewajiban,†pungkas Jumhur.
