Berita

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat/Ist

Politik

Pesan Jumhur ke Pimpinan Buruh: Jangan Berubah Karena Sogokan Penguasa

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 18:02 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Untuk menjaga posisi ketidaksetujuan kaum buruh terhadap segala kebijakan yang merugikannya maka diperlukan kewaspadaan semua pimpinan buruh terhadap upaya moderasi yang dilakukan penguasa.

Demikian himbauan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat kepada seluruh pimpinan buruh melalui keteranga tertulis di Jakarta, Senin (19/9).

Himbauan ini, Jumhur sampaikan ketika memberikan sambutan dalam acara Rakernas FSP Transport Indonesia (FSPTI KSPSI) di Bandung 16-17 September lalu.


Jumhur mengingatkan, hanya karena menerima bantuan apapun dari penguasa termasuk BSU (Bantuan Subsidi Upah) akibat kenaikan BBM atau menerima sembako murah dan bantuan kegiatan lainnya misalnya, pimpinan buruh jadi lemah dan lupa memperjuangkan tuntutan utamanya.

"Kalau gara-gara itu semua pimpinan buruh berubah dan tidak lagi berjuang keras menuntut perubahan kebijakan yang merugikan kaum buruh ya itu namanya sudah tersogok, baik disadari atau tidak,” kata Jumhur mewanti-wanti.

Semua pimpinan buruh, menurut mantan aktivis mahasiswa ITB tahun 80-an ini, silahkan saja berhubungan baik dengan pejabat seperti dengan Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan dengan Menteri atau Presiden.

“Tapi jangan berubah sikap dan harus tetap menuntut agenda utama kaum buruh yaitu cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah menjadi monster bagi kaum buruh Indonesia,” kata Jumhur.

Selanjutnya Jumhur membeberkan kalau sudah banyak pimpinan buruh yang disogok penguasa sehingga tidak lagi militan memperjuangkan nasib anggotanya.

"Kalau demo atau unjuk rasa pun hanya sekedar tampil dengan jumlah massa ala kadarnya bagai karnaval dan setelah mejeng sejam dua jam terus pulang. Ini namanya demo sekedar menggugurkan kewajiban,” pungkas Jumhur.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya