Berita

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat/Ist

Politik

Pesan Jumhur ke Pimpinan Buruh: Jangan Berubah Karena Sogokan Penguasa

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 18:02 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Untuk menjaga posisi ketidaksetujuan kaum buruh terhadap segala kebijakan yang merugikannya maka diperlukan kewaspadaan semua pimpinan buruh terhadap upaya moderasi yang dilakukan penguasa.

Demikian himbauan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat kepada seluruh pimpinan buruh melalui keteranga tertulis di Jakarta, Senin (19/9).

Himbauan ini, Jumhur sampaikan ketika memberikan sambutan dalam acara Rakernas FSP Transport Indonesia (FSPTI KSPSI) di Bandung 16-17 September lalu.


Jumhur mengingatkan, hanya karena menerima bantuan apapun dari penguasa termasuk BSU (Bantuan Subsidi Upah) akibat kenaikan BBM atau menerima sembako murah dan bantuan kegiatan lainnya misalnya, pimpinan buruh jadi lemah dan lupa memperjuangkan tuntutan utamanya.

"Kalau gara-gara itu semua pimpinan buruh berubah dan tidak lagi berjuang keras menuntut perubahan kebijakan yang merugikan kaum buruh ya itu namanya sudah tersogok, baik disadari atau tidak,” kata Jumhur mewanti-wanti.

Semua pimpinan buruh, menurut mantan aktivis mahasiswa ITB tahun 80-an ini, silahkan saja berhubungan baik dengan pejabat seperti dengan Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan dengan Menteri atau Presiden.

“Tapi jangan berubah sikap dan harus tetap menuntut agenda utama kaum buruh yaitu cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah menjadi monster bagi kaum buruh Indonesia,” kata Jumhur.

Selanjutnya Jumhur membeberkan kalau sudah banyak pimpinan buruh yang disogok penguasa sehingga tidak lagi militan memperjuangkan nasib anggotanya.

"Kalau demo atau unjuk rasa pun hanya sekedar tampil dengan jumlah massa ala kadarnya bagai karnaval dan setelah mejeng sejam dua jam terus pulang. Ini namanya demo sekedar menggugurkan kewajiban,” pungkas Jumhur.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya