Berita

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat/Ist

Politik

Pesan Jumhur ke Pimpinan Buruh: Jangan Berubah Karena Sogokan Penguasa

SENIN, 19 SEPTEMBER 2022 | 18:02 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Untuk menjaga posisi ketidaksetujuan kaum buruh terhadap segala kebijakan yang merugikannya maka diperlukan kewaspadaan semua pimpinan buruh terhadap upaya moderasi yang dilakukan penguasa.

Demikian himbauan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat kepada seluruh pimpinan buruh melalui keteranga tertulis di Jakarta, Senin (19/9).

Himbauan ini, Jumhur sampaikan ketika memberikan sambutan dalam acara Rakernas FSP Transport Indonesia (FSPTI KSPSI) di Bandung 16-17 September lalu.


Jumhur mengingatkan, hanya karena menerima bantuan apapun dari penguasa termasuk BSU (Bantuan Subsidi Upah) akibat kenaikan BBM atau menerima sembako murah dan bantuan kegiatan lainnya misalnya, pimpinan buruh jadi lemah dan lupa memperjuangkan tuntutan utamanya.

"Kalau gara-gara itu semua pimpinan buruh berubah dan tidak lagi berjuang keras menuntut perubahan kebijakan yang merugikan kaum buruh ya itu namanya sudah tersogok, baik disadari atau tidak,” kata Jumhur mewanti-wanti.

Semua pimpinan buruh, menurut mantan aktivis mahasiswa ITB tahun 80-an ini, silahkan saja berhubungan baik dengan pejabat seperti dengan Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan dengan Menteri atau Presiden.

“Tapi jangan berubah sikap dan harus tetap menuntut agenda utama kaum buruh yaitu cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah menjadi monster bagi kaum buruh Indonesia,” kata Jumhur.

Selanjutnya Jumhur membeberkan kalau sudah banyak pimpinan buruh yang disogok penguasa sehingga tidak lagi militan memperjuangkan nasib anggotanya.

"Kalau demo atau unjuk rasa pun hanya sekedar tampil dengan jumlah massa ala kadarnya bagai karnaval dan setelah mejeng sejam dua jam terus pulang. Ini namanya demo sekedar menggugurkan kewajiban,” pungkas Jumhur.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya