Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama DPR RI diminta untuk tidak terus menerus mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan, atau bahkan mendzolimi rakyat.
Desakan itu disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi yang disepakati di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (19/9).
Dikatakan Ketua KAMI Jawa Tengah Mudrick SM Sangidu mewakili pengurus provinsi yang lain, selama ini pemerintah cenderung mencari celah untuk untuk melemahkan rakyatnya melalui kebijakan yang diterbitkan.
"Meminta agar Pemerintah Jokowi dan DPR segera menghentikan semua praktik dzolim untuk selalu mencari celah membuat kebijakan memiskinkan masyarakat, membuat rakyat kecil semakin menderita secara ekonomi," ujar Mudrick dalam keterangannya.
Dia mengatakan, salah satu kebijakan yang benar-benar menjadi beban kehidupan rakyat adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Belum surut beban harga BBM naik, lanjutnya, belakangan di DPR RI dalam Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, muncuk usulan untuk menghapus daya listrik 450 VA yang selama ini disubsidi dan diperunrukkan rakyat miskin.
"Walaupun dibantah masih berupa wacana dan usulan melakukan verifikasi terhadap 14,75 juta rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 VA. (Klaim DPR) saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN," terangnya.
Menurutnya, rencana itu menyiratkan keinginan Pemerintah dan DPR RI untuk menyehatkan APBN dengan tetap menyasar kepada mengurangi beban negara kepada rakyat kecil. Terbukti dengan mempermasalahkan pemakai daya listrik 450 VA yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap telah mampu.
"Hal ini membuktikan Pemerintah dan DPR RI benar-benar sangat tidak berempati terhadap penderitaan rakyat akibat pandemi covid dan kenaikan harga-harga. Kemiskinan sudah sangat meningkat," jelasnya.
Mudrick menegaskan, jika kebijakan penghapusan daya listrik 450 VA dan memgalihkan pada daya 900 VA terus dipaksakan, maka KAMI akan bergerak menurunkan rezim Jokowi.
"Apabila pemerintah dan DPR tetap berusaha memaksa agar sebagian rakyat beralih ke daya 900 VA, maka kami menyerukan agar semua rakyat bergerak menurunkan pemerintah Jokowi yang dzolim dan membubarkan DPR," tandasnya.
