Uighur: Dengan Dalih Lockdown Covid-19, China Bikin Warga Turkestan Timur Kelaparan Massal

Unjuk rasa yang dilakukan oleh komunitas Uighur di Austria terus berlangsung, seiring dengan belum berakhirnya kebijakan lockdown Covid-19 yang diberlakukan oleh China di wilayah Turkestan Timur.

Unjuk rasa dilakukan dari jalan Christian-Broda-Platz ke Heldenplatz di Wina sembari membawa foto-foto orang Uighur yang terbunuh oleh pemerintah China. Mereka mengangkat slogan-slogan menentang pelanggaran hak asasi manusia dan genosida yang dilakukan Partai Komunis China.

Para pengunjuk rasa mengatakan, China telah menyebabkan kelaparan massal di Turkestan Timur dengan dalih penguncian. Banyak warga Uighur yang "dipenjara" di dalam rumah tanpa makanan dan bantuan medis apa pun.

“Pemerintah China, dengan dalih penguncian Covid, telah menjebak penduduk di rumah mereka, meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan,” ujar Presiden Diaspora Uyghur di Austria, Mevlan Dilshat yang memimpin aksi demonstrasi, seperti dikutip dari The Print, Minggu (18/9).

Upaya ini dianggap oleh aktivis Uyghur sebagai cara baru pemerintah China dalam memusnahkan ras tersebut dengan menguncinya di rumah selama berminggu-minggu dalam keadaan kelaparan massal yang menyebabkan meninggal dunia.

Ratusan video viral yang menunjukkan keadaan keluarga-keluarga di seluruh Turkistan Timur yang menderita kelaparan telah beredar di media sosial. Dalam video tersebut, mereka memohon kepada pemerintah China untuk ke luar rumah demi membeli makanan.

Akan tetapi sejauh ini tidak ada tindakan apa pun yang dilakukan dari pemerintah asing atau organisasi internasional untuk mengatasi masalah tersebut.

Selama lebih dari 70 tahun, orang-orang Turkistan Timur telah menderita pembantaian, genosida, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di bawah otokrasi China.

Sejak 2014, pemerintah China, di bawah administrasi Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping, telah menerapkan kebijakan yang memenjarakan lebih dari satu juta Muslim di kamp-kamp interniran tanpa proses hukum apa pun.
 
Ini adalah penahanan etnis dan agama minoritas terbesar sejak Perang Dunia II.  Namun, China secara terbuka terus menyangkal telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.