Berita

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai/Net

Politik

Pigai: Pelanggaran HAM Berat Paniai akan Jadi Semut Menyengat di Tubuh Pemerintah

SELASA, 06 SEPTEMBER 2022 | 13:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua akan menjadi bayang-bayang kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Sebab hingga kini, pelanggaran HAM berat tersebut belum tuntas.

"Pelanggaran HAM Berat di Paniai akan tetap menjadi salah satu semut yang menyengat di tubuh pemerintah Indonesia karena pelaku tidak hanya 1 orang, namun hampir semua kesatuan teritorial juga penugasan (tempur)," tegas mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/9).

Pigai yang juga memimpin inisiasi investigasi kasus pembunuhan di Paniai ini mengatakan, kasus yang terjadi di 8 Desember 2014 itu melibatkan banyak pihak.


Namun hingga kini, kasus pelanggaran HAM berat itu baru ditetapkan satu tersangka.

Pigai mengklaim, timnya telah menemukan bukti yang kredibel bahwa setidaknya empat cabang pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam pembunuhan, termasuk perwira infanteri dan pasukan angkatan udara.

"Aktor-aktor yang terlibat merupakan pemimpin-pemimpin Indonesia, dan dalam laporan kami, kami menuliskan nama dan posisi mereka," tandas Pigai.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya