Perdana Menteri baru Inggris, Liz Truss/Net
Uni Eropa telah menyatakan kekhawatiran terkait kemenangan Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris, menggantikan Boris Johnson yang mengundurkan diri.
Setelah memenangkan pemilihan Partai Konservatif pada Senin (5/9), Truss akan menjabat sebagai pemimpin partai dan PM Inggris pada Selasa (6/9).
Menanggapi kemenangan Truss, sejumlah diplomat dan politisi di Brussel telah memperkirakan hubungan mereka dengan Inggris akan memburuk di bawah kepemimpinan perempuan 47 tahun itu.
"Kami sangat ingin dalam lembaga-lembaga Eropa untuk memiliki seorang perdana menteri di Inggris yang bersedia terlibat dalam mengimplementasikan perjanjian kami antara Uni Eropa dan Inggris setelah banyak masalah dan diskusi," kata anggota parlemen Eropa, Brando Benifei, kepada
The National.
"Kami ragu bahwa Truss dapat melakukan itu, dan kami khawatir dia akan melanjutkan pendekatan Boris Johnson yang tidak terlalu konstruktif dengan Uni Eropa," lanjutnya.
Berbicara dalam sebuah wawancara pada awal pekan, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan hubungan London dengan Paris telah dirusak oleh sikap Inggris terhadap Uni Eropa.
Poin utama perselisihan antara Brussel dan Inggris saat ini adalah RUU Protokol Irlandia Utara, yang disahkan oleh House of Commons pada bulan Juli, dan akan diperdebatkan di House of Lords.
RUU itu secara sepihak menulis ulang protokol yang disepakati oleh Johnson. Uni Eropa menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
Dalam ucapan selamatnya kepada Truss, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula Von Der Leyen tampaknya mengisyaratkan protokol, dengan mengatakan dia menantikan hubungan yang konstruktif, dengan menghormati kesepakatan.
Truss diharapkan untuk mengaktifkan Pasal 16 protokol dalam beberapa minggu mendatang, yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak jika mereka yakin kesepakatan yang ada mengarah pada kesulitan ekonomi, sosial atau lingkungan yang serius.
Sebagai bagian dari kesepakatan Brexit, barang harus diperiksa sebelum memasuki Irlandia Utara untuk menghindari kontrol di perbatasan darat dengan Republik Irlandia. Ada kekhawatiran ini akan menyebabkan masalah keamanan di wilayah tersebut.
Tetapi Inggris telah gagal untuk menegakkan protokol dan Komisi Uni Eropa telah meluncurkan beberapa prosedur pelanggaran dalam beberapa bulan terakhir. Gagal menegakkan aturan meningkatkan risiko penyelundupan melalui Irlandia Utara dapat menimbulkan risiko fiskal ke Uni Eropa.
