Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir/Net

Politik

Soal Rencana Kenaikan BBM Subsidi, Legislator PAN: Pemerintah Harusnya Ringankan Beban Rakyat

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 10:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dikritisi sejumlah kalangan. Pasalnya, akan ada efek domino yang dirasakan masyarakat ketika harga BBM jadi naik.

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi sangat menyengsarakan rakyat. Tak hanya itu, kenaikan ini juga diyakininya bisa memukul para pelaku usaha kecil menengah (UMKM).

Hafisz menyayangkan bila memang benar pemerintah jadi menaikkan BBM bersubsidi pada September tahun ini. Sabab, rakyat kecil baru saja beranjak memulihkan ekonominya lantaran selama dua tahun terakhir dihantam
pandemi Covid-19.

pandemi Covid-19.

“Harusnya meringankan beban rakyat. Caranya mengendalikan harga BBM untuk rakyat. Dengan kata lain, memberikan tambahan subsidi BBM untuk rakyat miskin sebesar Rp 11,2 trilun,” kata legislator PAN ini melalui keterangannya, Jumat (2/9).

Hafisz juga meminta pemerintah berani melakukan terobosan menekan inflasi. Setidaknya harga pangan bisa terkontrol dan tidak melambung tinggi.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini menambahkan, pemerintah mestinya fokus pada pembenahan sektor pangan. Ini dipandang lebih konkret ketimbang menaikkan harga BBM.

“Fokus kepada ketahanan pangan karena dunia akan mengarah ke sana pasti. Jangan belok-belok bicara pensiunan menjadi beban negara, itu menyakitkan orang tua kita semua,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya