Berita

Pemimpin partai Hukum dan Keadilan Polandia, Jaroslaw Kaczynski/Net

Dunia

Polandia Tagih Ganti Rugi Rp 19.372 Triliun atas Pendudukan Nazi Era Perang Dunia II dari Jerman

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 06:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Polandia berencana meminta ganti rugi dari Jerman untuk invasi dan pendudukan Nazi di negaranya selama Perang Dunia II. Kompensasi tersebut bernilai setara dengan 1,3 triliun dolar AS atau Rp 19.372 triliun.

Hal itu diungkap oleh pemimpin partai Hukum dan Keadilan Polandia, Jaroslaw Kaczynski dalam laporan yang dirilis pada Kamis (1/9), menandai 83 tahun sejak pendudukan Nazi selama Perang Dunia II.

"Kami tidak hanya menyiapkan laporan, tetapi kami juga telah mengambil keputusan untuk langkah sebelumnya," ujar Kaczynski, seperti dimuat NBC News.


“Kami akan beralih ke Jerman untuk membuka negosiasi mengenai kompensasi," tambahnya.

Meski tidak mudah dan akan menjadi proses yang panjang, namun ia meyakini upaya untuk mendapatkan kompensasi itu akan menemui keberhasilan.

Selain itu, ia juga percaya jika ekonomi Jerman saat ini mampu membayar ganti rugi yang diajukan.

“Jerman tidak pernah benar-benar mempertanggungjawabkan kejahatannya terhadap Polandia,” kata Kaczynski.

Di sisi lain, Jerman tampaknya memiliki pandangan berbeda. Berlin menilai masalah kompensasi pada negara-negara Blok Timur telah selesai pada tahun-tahun setelah perang.

Kompensasi untuk Polandia sendiri diberikan dengan masuknya beberapa tanah Jerman sebelum perang ke perbatasan negara tersebut.

"Polandia lama, pada tahun 1953, mengabaikan reparasi lebih lanjut dan telah berulang kali mengkonfirmasi pengabaian ini. Ini adalah dasar yang signifikan untuk tatanan Eropa hari ini. Jerman berdiri dengan tanggung jawabnya untuk Perang Dunia II secara politik dan moral," ujar Kementerian Luar Negeri Jerman.

Dalam laporan tiga jilid yang dirilis parlemen, disebut sebanyak 5,2 juta nyawa hilang selama perang yang dimulai pada 1 September 1939, dengan pengeboman dan invasi Nazi Jerman ke Polandia yang diikuti oleh pendudukan brutal selama lebih dari lima tahun.

Selain itu, tercatat juga kerugian infrastruktur, industri, pertanian, budaya, deportasi ke Jerman untuk kerja paksa, serta  upaya untuk mengubah anak-anak Polandia menjadi orang Jerman.

Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 30 ekonom, sejarawan, dan pakar lainnya mengerjakan laporan tersebut sejak 2017.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya