Menumpuknya utang pada China dinilai menjadi salah satu faktor bangkrutnya Sri Lanka. Namun selain itu, Beijing juga telah merugikan Sri Lanka dalam kesepakatan pembelian pupuk bernilai 6,9 juta dolar AS atau setara dengan Rp 102 miliar.
Pada Desember 2021, Sri Lanka membeli stok pupuk organik dari perusahaan China, Qingdao Seawin Biotech Group. Pembelian dilakukan ketika Mahindananda Aluthgamage menjadi Menteri Pertanian.
Tetapi belakangan pupuk itu tidak dapat digunakan karena mengandung bakteri berbahaya. Meski demikian, Sri Lanka tidak dapat mengembalikan pupuk tersebut.
Berbicara dalam konferensi pers pada Rabu (24/8), Menteri Pertanian saat ini, Mahinda AMaraweera mengakui negara telah merugi atas kesepakatan tersebut.
"Pembayaran sebesar 6,9 juta dolar AS telah dilakukan untuk kapal pupuk China. Sekarang, tidak ada pupuk atau uang. Tidak ada cara yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini," kata Amaraweera, seperti dimuat media Sri Lanka,
The Morning.
"Upaya pertama saya adalah untuk melihat apakah kami dapat memperoleh kembali uang sebanyak ini, tetapi tampaknya tidak berhasil. Kami harus menerima kenyataan bahwa negara kami telah menderita kerugian," tambah dia.
Baru-baru ini muncul laporan Kementerian Pertanian sedang mempertimbangkan untuk memperoleh jenis pupuk lain yang diproduksi oleh Qingdao Seawin Biotech Group untuk menggantikan stok pupuk organik yang mengandung bakteri berbahaya. Sayangnya perusahaan itu tidak memberikan tanggapan yang baik.
Kelangkaan pupuk juga diyakini sebagai salah satu faktor lainnya yang membuat Sri Lanka dilanda krisis.
Di bawah pemerintahan mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa, petani dilarang menggunakan pupuk kimia. Alih-alih, ia mendorong penggunaan pupuk organik.
Tetapi karena pupuk organik dari China yang telah dibeli mengandung bakteri berbahaya, maka terjadi kelangkaan hingga petani akhirnya gagal panen.
