Berita

Dewan Pers/Net

Politik

Ingatkan Penyebaran Berita Bohong, Dewan Pers Soroti Judul yang Diawali "Cek Fakta"

KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 21:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Media massa diingatkan untuk teliti agar tidak terjebak pada penyebaran berita bohong. Apalagi, jika berita bohong itu, diolah sedemikian rupa untuk sekadar menarik pembaca atau klikbait.

Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya mengatakan, cukup banyak didapati berita bohong yang disebarkan media massa dengan embel-embel "cek fakta".

"Berita-berita itu memang didahului dengan kata-kata cek fakta, namun tidak menafikan bahwa berita tersebut jelas-jelas merupakan berita bohong," ujar Agung Dharmajaya dalam keterangannya, Kamis (18/8).


Meski sudah jelas diketahui informasi tertentu adalah berita bohong, kata dia, sejumlah lembaga pers tetap menyiarkannya dan membagikan kepada publik.

"Penyiaran berita semacam ini ditengarai demi memperoleh pengunjung yang banyak atau klikbait," imbuhnya.

Belakangan ini, kata dia, memang ada satu isu yang menyita perhatian publik. Yakni, pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua atau Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Pada kasus itu, sambungnya, banyak desas desus berkembang yang tidak jelas faktanya bahkan menjadi satu kebohongan tersebar. Dia pun mengingatkan soal Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi: "Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, sadis, dan cabul".

"Penafsirannya, bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi," tuturnya.

"Memang ada lembaga pers yang menyadari kekeliruannya kemudian mencabut berita yang disiarkan, misalnya yang berjudul: Irjen Fadil Imran Ditahan Gegara Bantu Ferdy Sambo, 5 Perwira Polda Bernasib Sama," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya